Page 381 - BUKU PERDEBATAN PASAL 33 DALAM SIDANG AMANDEMEN UUD 1945

Susanto Polamolo
Elnino M. Husein Mohi
PERDEBATAN PASAL 33
DALAM SIDANG AMANDEMEN UUD 1945

pentingnya dipertegas mengenai kesatuan ekonomi
nasional itu di dalam hal ini, sehingga sifatnya selain
berkesinambungan itu kesatuan ekonomi itu kita
perjelas agar ekses dari pada sesuatu yang memang
kita butuhkan. Otonomi itu kita butuhkan. Tetapi
eksesnya harus kita hindarkan yaitu terhambatnya
lalu lintas barang, orang dan jasa dan sebagainya
oleh karena adanya Perda-perda yang agak kelewat
eksesif itu akan kita perhatikan di dalam perumusan
ini.

Dalam sesi Rapat Tim Perumus PAH-I BP MPR, 6 April
2002, dipimpin oleh Ketua Rapat Jakob Tobing dengan agenda
111
Perumusan Materi Rancangan Perubahan UUD 1945, masih
terdapat beberapa fraksi yang memberi titik tekan serius ihwal
Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial, terutama terkait
dengan pembagian Pasal 33 dan 34.
Soedijarto dari F-UG menyatakan bahwa Pasal 34 belum
dibahas karena langsung pada perumusan. Ia mengusulkan
agar diskusinya sebatas pada Pasal 33 saja. Slamet Effendy
112
Yusuf dari F-PG secara tersirat menolak pendapat Soedijarto,
karena menurut Slamet Effendy Yusuf ketika rumusan Pasal
34 ditanyakan kepada forum ternyata tidak ada yang menolak
dengan menyodorkan alternatif rumusan, jadi dianggap setuju. 113
Lukman Hakim Saifuddin dari F-PPP juga mengusulkan
agar Pasal 33 Ayat (2) yaitu kata “yang menguasai” diganti dengan

111 Sabtu, 6 April 2002, Pukul 08.30-selesai, Lokasi: Hotel Sheraton Bandara Jakarta. Ketua
Rapat: Jakob Tobing, Sekretaris Rapat: Sri Sumarwati Isf. Acara: Perumusan materi rancangan
perubahan UUD 1945. Hadir 47 Orang, tidak hadir—Orang. Ibid..., mulai hlm. 431-454.
112 Ibid.., hlm. 462.
113 Ibid.., hlm. 463.

320