Page 383 - BUKU PERDEBATAN PASAL 33 DALAM SIDANG AMANDEMEN UUD 1945

Susanto Polamolo
Elnino M. Husein Mohi
PERDEBATAN PASAL 33
DALAM SIDANG AMANDEMEN UUD 1945

Pattisahusiwa (F-PPP), Mailan Panggabean (FE-UNTAN), Drs.
122
121
Pabali, M.Ag (UNTAN). 123
121 …Kemudian Bab XIV, Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial.
Kalau tadinya itu tidak ada perekonomian, sekarang di PAH-II berkembang menjadi ‘Perekonomian
dan Kesejahteraan Sosial’.
Pasal 33 dan 34. Kalau dalam naskah asli disebut kesejahteraan sosial, dalam usulan sama
dengan sekarang, ditambah dengan perekonomian. Sehingga menjadi ‘Perekonomian dan
Kesejahteraan Sosial’. Pasal 33 terdiri dari lima ayat, dahulu hanya tiga ayat. Dan prinsipnya
Ayat (1), (2), dan (3) sama. Hanya ditambahkan kata ‘Angkasa’. Sedangkan Ayat (4) dan (5)
merupakan ayat baru. Ayat-ayat ini mengatur sifat dan sistem perekonomian kita. Sedang
Pasal 34 terdiri dari tiga ayat, di mana diharapkan perhatian negara harus lebih bersungguh-
sungguh terhadap masalah kebudayaan Indonesia. op cit.., hlm. 701-702.
122 …Perekonomian Bab XIV.
Ini ada tambahan kalau boleh satu kata atau dua kata. “Berwawasan lingkungan” ada masuk.
Nah, kalau boleh ditambah juga “berwawasan kependudukan.” Kalau memungkinkan. Karena
apa, kita dalam data nomor 4 terbanyak di dunia. Jadi masalah kependudukan itu menjadi
masalah nasional saya kira. Oleh karena itu pembangunan perlu juga ditata sedemikian. Ada
tambahan kata berwawasan kependudukan. Ibid.., hlm. 726.
123 …Sudah banyak hal yang dikaji dan dikritisi, saya hanya ingin pada kesempatan ini berbicara
tentang Ekonomi, Bab ke XIV. Karena menurut saya ini belum mendapat pembahasan yang
serius dari kita semua padahal menurut saya inilah justru bagian yang paling fundamen bagi
bangsa ini dan yang kita rasakan juga sampai hari ini.
Saya sangat tertarik dengan ada tadi kawan yang mulai mengkhawatirkan ada bias-bias Jawa
sentris, Jakarta sentris dan sebagainya. Saya kira perlu kita pikirkan rumusan tentang ekonomi
ini…Pada Pasal 33 Ayat (1) maksud saya, itu masih muncul juga asas kekeluargaan dan ini
tidak jelas. Karena itu saya kira dibuang saja, jadi lebih baik kalimatnya barangkali begini,
“Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas keberpihakan kepada
rakyat”. Jadi asas kekeluargaan ini sangat bias dan bagi saya trauma bahasa ini.
Yang kedua…Karena kelemahan kita adalah tiga hal, yang pertama pejabatnya tidak berwibawa,
saya tidak mengatakan tidak bersih ya, yang kedua undang-undangnya tidak tegas di sini, dan
yang ketiga aturan main tidak jelas sehingga swastanisasi itu hampir sama dengan menyuruh
orang lain menjajah rakyatnya sendiri. Karena itu harus ditegaskan apa yang dimaksud dengan
dikuasai negara itu ya, itu perlu tegas menurut saya, tapi mungkin bahasanya tidak perlu
diubah tidak apa-apa.
Tapi untuk Ayat (3) Pasal ini saya kira ini perlu perubahan dan penyempurnaan. Saya melihat begini,
saya mengusulkan “Bumi, air, angkasa, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya
dikuasai oleh negara dan dipergunakan oleh pemerintah untuk sebesar-besar kemakmuran
rakyat”. Saya ada menambah kenapa di sini pemerintah, terus terang saya mengatakan sampai
hari ini saya masih termasuk tidak setuju dengan istilah swastanisasi itu.
Lalu Ayat (4) itu juga mesti banyak perubahan. Karena di sini ada satu istilah yang saya tidak
paham, demokrasi ekonomi, apa itu binatang itu. Saya tidak mengerti tetapi mungkin saya
menganjurkan itu dibuang saja, saya menyusun kalimat seperti begini: “Perekonomian nasional
diselenggarakan berdasarkan prinsip-prinsip keadilan, kebersamaan, efisiensi, berkelanjutan,
berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga dan mengutamakan
kesinambungan kesejahteraan dan kemajuan ekonomi nasional”. Jadi saya menyusun kalimat
seperti itu karena demokrasi ekonomi ini saya takut nanti bias dengan ideologi-ideologi yang
tidak jelas dari luar, gitu.

322