Page 387 - BUKU PERDEBATAN PASAL 33 DALAM SIDANG AMANDEMEN UUD 1945

Susanto Polamolo
Elnino M. Husein Mohi
PERDEBATAN PASAL 33
DALAM SIDANG AMANDEMEN UUD 1945

Rachman (F-PPP), Erman Suparno (F-KB), Ahmad Hafiz
135
136
Zawawi (F-PPP), Soewarno (F-PDIP), Hatta Mustafa (F-UD),
138
137
139
juga ke dalam uji sahih. Uji sahih dan kemudian ada juga pembicaraan bahwa di dalam uji
sahih itu mengenai ayat (1), (2) kelihatannya tidak ada tanggapan lagi. Tapi, terhadap ayat (3)
ada tanggapan agar supaya ayat (3) ini lebih disempurnakan oleh karena dia adalah lebih
bersifat operasional ketimbang bersifat ultimate goal. Sedangkan yang mengenai ayat (4),
yang berkembang adalah…apa enggak bisa lebih disederhanakan? Nah, itulah rekaman yang
terakhir dari pembicaraan mengenai Bab XIV ini.
Khusus mengenai ayat (3) itu kemudian salah seorang mantan tim ahli kita, Pak Hasyim Djalal
kemudian juga mengajukan sebuah pendapat yang disertai dengan rumusan yang kemudian
juga dibicarakan di dalam waktu pra-review, beberapa waktu yang lalu. Sehubungan dengan
itu pada hari ini mungkin kita bisa melihat kembali, apakah ada yang bisa diserap? Karena
pada dasarnya untuk bab ini tidak ada alternatif. Jadi, kalaupun membicarakan adalah untuk
menyerap berbagai saran-saran itu dalam rangka penyempurnaan. Mungkin arahnya begitu.
Memang pada waktu itu sebetulnya, ada pembicaraan untuk kembali saja pada naskah asli karena
tidak ada, karena semangatnya adalah kembali kepada naskah asli, begitu. Tapi, tidak sempat
dibicarakan secara sampai tuntas. Mungkin itu satu topik, tapi kemudian topik lain adalah
apakah kita memang berdasarkan penyerapan aspirasi dan uji sahih itu kita, memang akan
menyempurnakan ini, begitu…
135 …Fraksi kami masih berpandangan bahwa judul itu sebaiknya disempurnakan menjadi
“Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial”. Karena memang isi dari Pasal ini, ayat-ayat
yang menjelaskan itu tidak hanya bicara tentang kesejahteraan sosial, tapi bicara tentang
perekonomian nasional. Jadi, agak aneh menurut pandangan fraksi kami, kalau judulnya
hanya kesejahteraan sosial. Ini yang mungkin perlu dipertimbangkan kembali.
136 …Bagi fraksi kami sependapat bahwa judul ini tetap “Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan
Sosial,” karena dengan pertimbangan bahwa memang bab ini, itu the goal-nya adalah
kesejahteraan sosial, tapi ketika kita tanyakan masalah core-nya, itu adalah perekonomian,
sistem perekonomian. Jadi, saya pikir memang lebih sempurna kalau judul bab ini adalah
perekonomian dan kesejahteraan sosial.
137 Kami sependapat dengan dua fraksi yang terdahulu. Walaupun memang tujuan utamanya
adalah mensejahterakan masyarakat, mensejahterakan rakyat Indonesia, tetapi hal itu harus
dicapai dengan satu sistem perekonomian. Oleh karena itu, kami mendukung supaya Bab XIV
ini disempurnakan judulnya menjadi “Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial”.
138 …Waktu yang lalu kita juga memang sudah berdebat panjang tentang judul ini. Semula mengapa
kita setuju pada rumusan asli kesejahteraan sosial? Karena, ini adalah sebagai rumusan yang
terkandung di dalam Pembukaan itu sendiri, yaitu kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat
Indonesia.
Tapi, memang di situ terkandung pengertian juga bahwa di dalam rumusan kesejahteraan sosial itu
memang juga masalah perekonomian ada di dalamnya. Karena itu, kami bukannya tidak setuju
dengan adanya perekonomian nasional di dalam kandungan bab ini, tetapi pengertiannya
adalah dengan rumusan kesejahteraan sosial, di dalamnya terkandung perekonomian nasional.
Sehingga bagi kami sebenarnya tidak ada masalah.
139 Tadi kami sampaikan masih ada alternatif di bidang judul daripada Bab XIV ini.
Saudara Ketua dan Bapak/Ibu sekalian.
Memang perekonomian nasional itu untuk mencapai kesejahteraan sosial, itu jelas. Jadi, termasuk
sudah, kesejahteraan sosial itu merupakan salah satu bagian yang ingin dicapai bukan hanya
perekonomian nasional. Mungkin kondisi politik, kondisi sosial dan sebagainya, sehingga
tercapailah kesejahteraan sosial itu.

326