Page 384 - BUKU PERDEBATAN PASAL 33 DALAM SIDANG AMANDEMEN UUD 1945

PERUBAHAN TAHAP KEEMPAT
PASAL 33 DIPUTUSKAN

Proses pembahasan terus berlanjut, giliran dalam Rapat
Pre-review dan Review PAH-I BP MPR, 27 Mei 2002 yang
124
dipimpin oleh Ketua Rapat, Jakob Tobing, dengan agenda Pre-
review dan Review Rancangan Perubahan Keempat UUD 1945:
tercatat beberapa fraksi yang mengemukakan tanggapan kritis
atas Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial, khususnya
Pasal 33 sebagai inti. Di antaranya, Lukman Hakim Saifuddin
125
(F-PPP), Vincent Raja (F-KKI), Amidhan (F-PG). 128
126
127
Kemudian Pasal 5 saya kira itu sudah baik, kemudian Ayat (5) maksud saya. Pasal 34 Ayat
(2) saya kira itu juga perlu penyempurnaan. Saya mengusulkan sebagai berikut: “Negara
mengembangkan sistem jaminan kesejahteraan sosial dan ekonomi bagi seluruh rakyat dan
melindungi serta memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan
martabat kemanusiaan”… Ibid.., hlm. 736-737.
124 Senin, 27 Mei 2002, Pukul 10.10-17.10 WIB, Ruang GBHN Nusantara V. Ketua Rapat: Jakob
Tobing, Sekretaris Rapat: Sri Sumarwati Isf. Acara Pre-Review dan Review Rancangan
Perubahan Keempat UUD 1945. Hadir 40 Orang, tidak hadir--. Notulen mulai ibid.., hlm. 751.
Kemudian dilanjutkan pada pukul 20.00 WIB-selesai. Notulen dimulai ibid.., hlm. 827.
125 Redaksi menggunakan redaksi dalam Sekjend dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi..,
Buku VII, op cit.., hlm. 680.
126 ...Nah, terakhir juga apa yang disampaikan tadi itu, menyangkut bumi, air, dan seterusnya.
Memang kesan saya Pak, khusus kepada Pak Hasyim Djalal ini, pada Pasal 33 dengan rumusan
darat, laut, termasuk dasar laut. Ini pikiran awam saja, apakah semakin dirinci seperti itu apakah
kemudian tidak menimbulkan lubang-lubang dari ketidaksempurnaan rumusan ini.
Jadi nanti akan…karena di sini disebut dasar laut, nanti orang akan mempertanyakan bagaimana
dasar sungai misalnya. Atau ada air laut, bagaimana air sungai, air tawar kok tidak masuk di
sini. Jadi itu semakin kita merinci semakin akan menunjukkan ada bagian-bagian yang tidak
disebutkan itu. Op cit.., hlm. 769.
127 …Saya sedikit saja ingin mendapat klarifikasi dari Pak Hasyim Djalal ini Pak, mengenai Bab XIV
Perekonomian dan Kesejehteraan Sosial ini.
Tahun yang lalu pada waktu kita dipandu menyusun Tap MPR, saya kira Bapak juga diundang
sebagai ahli laut. Lalu Profesor Harjono juga sebagai ahli dirgantara dan Pak Zain sebagai
ahli kebumian juga ya.
Di dalam Bab ini sebenarnya yang di…intinya adalah bagaimana kekayaan kita dapat dimanfaatkan
untuk kesejahteraan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ibid.., hlm. 815.
128 …Mengenai Perekonomian, Pasal 33 Ayat (2) kata “dikuasai” perlu dijelaskan karena ini katanya
dapat menimbulkan berbagai penafsiran. Bahkan ada mereka yang keras menginginkan
supaya PAH-I itu tetap mencantumkan adanya Penjelasan gitu. Kita kan Penjelasan dihapuskan,
mereka tetap menghendaki adanya Penjelasan.
Kemudian mengenai Pasal 33 Ayat (3) mereka minta ditambahkan kata “udara”. Karena udara
dengan angkasa itu menurut mereka berbeda. Ya kemudian pada kata “angkasa” itu supaya
ditambah dengan “ruang, ruang angkasa,” dalam arti bumi, air, udara dan ruang angkasa.
Kira-kira seperti yang tadi banyak dikemukakan.
Kemudian Pasal 34 Ayat (1), (2), kata “negara” diubah menjadi kata “pemerintah.” Karena menurut
mereka ini tetap menyangkut dan merupakan tataran operasional dan yang menjadi tugas

323