Page 385 - BUKU PERDEBATAN PASAL 33 DALAM SIDANG AMANDEMEN UUD 1945

Susanto Polamolo
Elnino M. Husein Mohi
PERDEBATAN PASAL 33
DALAM SIDANG AMANDEMEN UUD 1945

Setelah serangkaian agenda rapat dengan pelbagai
topik pembahasan, tibalah PAH-I menyampaikan laporannya.
129
Dalam laporan PAH-I pada Rapat BP MPR ke-3, 4 Juni 2002,
dipimpin Ketua MPR/Ketua BP MPR, M. Amien Rais, disampaikan
hasil rumusan sementara pembahasan di PAH-I. Terkait Bab
Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial rumusan PAH-I,
hasil kerja tersebut adalah sebagai berikut: 130

Pasal 33
Ayat (1), Perekonomian disusun sebagai usaha
bersama berdasar atas Asas kekeluargaan.
[PAH-I sepakat untuk kembali ke naskah asli
Undang-Undang Dasar 1945]
Ayat (2), Cabang-cabang produksi yang
penting bagi negara dan yang menguasai hajat
hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
[PAH-I juga sepakat untuk kembali ke naskah
asli]
Ayat (3), Bumi, air, angkasa dan kekayaan alam
yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara
dan dipergunakan oleh sebesar-besar kemakmuran
rakyat.
[PAH-I sepakat untuk kembali ke naskah asli
dan menambah kata “angkasa”]

pemerintah. Jadi kata “negara” di sana harus diganti dengan kata “pemerintah”. Baru juga ini.
Ibid.., hlm. 833.
129 Selasa, 4 Juni 2002, Pukul 10.00-12.30 WIB, Ruang Gedung Nusantara V. Pimpinan BP MPR:
Prof. Amien Rais, Sutjipto, Prof. Ginandjar Kartasasmita, Husnie Thamrin, Letjend TNI. Agus
Widjojo, Prof. Jusuf Amir Feisal, Nazri Adlani. Ketua Rapat: Prof. Amien Rais, Sekretaris Rapat:
Sekjend MPR, Umar Basalim, dan Wasekjend MPR, Usro Mardhana. Panitera Rapat Kepala
Biro Majelis, Janedri. Acara: Laporan perkembangan pelaksanaan tugas PAH BP MPR-RI.
Hadir 77 Orang, tidak hadir 11 Orang. Sekretariat Jenderal MPRRI, Tahun Sidang 2002, Buku
Tiga.., Notulen mulai ibid.., hlm. 1.
130 Redaksi menggunakan redaksi dalam Sekjend dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi..,
Buku VII, op cit.., hlm. 681.

324