Page 388 - BUKU PERDEBATAN PASAL 33 DALAM SIDANG AMANDEMEN UUD 1945

PERUBAHAN TAHAP KEEMPAT
PASAL 33 DIPUTUSKAN

Kohirin Suganda (F-TNI/Polri), A.M. Lutfhi (F-Reformasi),
140
141
Asnawi Latief (F-PDU). 142
Karena masih bercabangnya pendirian para anggota fraksi,
Jakob Tobing lalu mengusulkan kesimpulan dengan mengajukan
tiga opsi, untuk mengunci pendapat-pendapat yang masih belum
utuh, serta memastikan semua pihak bahwa pembahasan harus
segera dituntaskan.

Untuk itu, kami juga memperhatikan Aspirasi Masyarakat dan uji sahih, mengenai judul bab ini
sebaiknya kita tetapkan saja seperti judul aslinya, yaitu kesejahteraan sosial. Di mana, kalau kita
memang memusatkan menambah perekonomian, perekonomian ini juga menyangkut keuangan
dan sebagainya, yang tersebar di berbagai Pasal-Pasal di depan. Jadi, kalau dalam soal ini kita
kembali kepada judul asli, “Kesejahteraan Sosial”, saya kira, juga masyarakat bisa menerima tan-
pa perubahan. Itupun tidak akan mengganggu daripada judul bab ini.
140 …Tentang judul ini kami menghargai pendapat bahwa untuk kelengkapan ada penambahan
“Perekonomian dan Kesejahteraan sosial”. Namun demikian, seperti apa yang rekan-rekan
yang terdahulu menyampaikan juga bahwa di samping kita menyerap uji sahih, juga pendapat
beberapa Tim Ahli tentang judul Bab XIV ini.
Kami melihat kalau ada penambahan kita kaitkan dengan aspek kehidupan nasional,
Ipoleksosbudhankam. Berarti nanti kalau akan dilengkapi juga bukan hanya perekonomian,
aspek yang lain perlu kita pertimbangkan. Dengan demikian, akan menambah domain-domain
yang lain dimasukkan.
Demikian juga kalau kita bicara bidang pembangunan. Kami berpendapat bahwa justru
kesejahteraan sosial jelas sudah include memuat aspek kehidupan maupun bidang
pembangunan. Jadi, dari fraksi kami lebih cenderung di samping alasan tadi juga aspirasi
pada uji sahih dan pendapat tim ahli untuk kembali ke naskah asli Bab XIV dengan judul
“Kesejahteraan Sosial”.
141 …Saudara-Saudara, coba kita serasikan dengan judul-judul yang lain. Semua itu isinya kort
en beding. Ya, pendek, jadi maunya agama, DPR, DPA, pendek-pendek. Jadi, tidak panjang
metodanya disebutkan. Jadi, saya pikir, yang tepat itu “Kesejahteraan Sosial” saja. Kalau pakai
perekonomian, tadi pandangan Pak Tjipno, pandangan Pak Khohirin itu jelas. Jadi, saya kira,
“Kesejahteraan Sosial” itu yang paling tepat, cocok, dan serasi.
142 Jadi, kembali kepada judul Pak, betul apa yang dikatakan oleh Pak Luthfi, pendek-pendek.
Hanya pendeknya itu di sini, ini sebetulnya perekonomian sebab yang diatur adalah sistem
perekonomian sebetulnya. Itu kesejahteraan sosial, semua diarahkan kepada kesejahteraan
sosial. Kalau suruh milih yang menonjol, itu perekonomian. Kalau tidak, ya digabungkan.
Karena itu, dulu dikurung di situ tidak usah pakai nasional artinya cuma perekonomian. Sebab,
dulunya kan “Perekonomian Nasional” dan “Kesejahteraan Sosial”, kelewat panjang…Jadi, oleh
karena itu, menurut saya kalau bisa dikompromikan saja tetap seperti itu, “Perekonomian
dan Kesejahteraan Sosial”. Jadi itu adil. Sebab di dalamnya itu hampir lebih banyak ngatur itu
perekonomian. Bahkan usulan tim ahli dulu kan sistem pasar disebutkan kita kembali kepada
sistem lama…karena itu sudah disepakati pada ayat (3), bumi air itu sebagai usul dari tim ahli
yang bolak-balik Pak Hasyim Djalal, itu setelah saya teliti dengan Undang-Undang Kelautan.
Tapi itu sudah diputuskan, kita tidak bicara di sini, direnungkan saja, terima kasih.

327