Page 386 - BUKU PERDEBATAN PASAL 33 DALAM SIDANG AMANDEMEN UUD 1945

PERUBAHAN TAHAP KEEMPAT
PASAL 33 DIPUTUSKAN

Ayat (4), Perekonomian Nasional
diselenggarakan berdasar atas demokrasi
ekonomi dengan prinsip keadilan, kebersamaan,
efisiensi, berkelanjutan, berwawasan lingkungan,
kemandirian serta dengan menjaga keseimbangan,
kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional.
Ayat (5), Ketentuan lebih lanjut mengenai
pelaksanaan Pasal ini diatur dalam undang-
undang. 131

Mengerucutkan dan Merumuskan Kompromi
Rapat PAH-I BP MPR ke-30, 19 Juni 2002 pembahasan
132
dan sinkronisasi Pasal 33 dilanjutkan. Dalam rapat tersebut PAH-I
sekali lagi untuk mengerucutkan hasil pembahasan pada rapat
pembahasan sebelumnya, sekaligus sebagai jalan memantapkan
kompromi. Sebagaimana tersurat dalam penegasan Jakob
133
134
Tobing, disusul kemudian tanggapan para anggota: M. Sjaiful
131 Op cit.., hlm. 9.
132 Rabu, 19 Juni 2002, Pukul 10.00-12.30 WIB, Ruang GBHN Nusantara V. Pimpinan PAH-I: Jakob
Tobing, Harun Kamil, Slamet Effendy Yusuf, Ali Masykur Musa. Ketua Rapat: Jakob Tobing,
Sekretaris Rapat: Sri Sumarwati Isfandiari. Acara: Pembahasan dan sinkronisasi rancangan
perubahan UUD 1945. Hadir 34 Orang, tidak hadir 14 Orang. Notulen mulai ibid.., hlm. 269.
133 Redaksi menggunakan redaksi dalam Sekjend dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi..,
Buku VII, op cit.., hlm. 682.
134 Ketua Rapat: Jakob Tobing
Sampai dengan kemarin kita sudah membicarakan Bab XIV. Dan, hari ini direncanakan untuk Bab
XIV dan Bab XVI. Dari hasil yang terakhir, perumusan barangkali bisa ditayangkan mengenai
kesejahteraan sosial. Seperti kita ketahui bahwa pada waktu sosialisasi dan penyerapan
aspirasi, banyak masukan dari masyarakat termasuk masyarakat, di lingkungan perguruan
tinggi yang menghendaki agar ayat (1) dan ayat (2) khususnya, kemudian juga ayat (3) dari
naskah asli Undang-Undang Dasar 1945 dapat dipertahankan, karena itu merupakan sebuah
pernyataan atau komitmen bangsa ini terhadap ekonomi kerakyatan.
Dan, kemudian fraksi-fraksi melakukan pembicaraan-pembicaraan dan kemudian pada akhirnya
memang pada waktu pembicaraan rumusan di Jakarta, maka lampiran Tap XI itu diolah
kembali dan hasilnya adalah ayat (1) dan ayat (2) itu tetap. Ayat (3) berubah sedikit dengan
penambahan kata angkasa dan ditambahkan dua ayat baru ayat (4) dan ayat (5).
Ayat (4) ini adalah merupakan berbagai prinsip untuk operasionalisasi daripada sikap dasar
mengenai kesejahteraan sosial. Sedangkan ayat (5) menyatakan bahwa segala sesuatunya
itu harus diatur pelaksanaannya itu dengan undang-undang. Materi ini kemudian dibawa

325