Page 74 - BUKU LIMA - DINAMIKA DAN PERANAN DPR RI DALAM MEMPERBAIKI KEHIDUPAN BERNEGARA PADA ERA REFORMASI 1998-2018

Pemilu 1999 dan Pembentukan
Dewan Perwakilan Rakyat
Pasca Orde Baru

penerimaan gaji dan berbagai tunjangan yang diterima oleh para
anggota Dewan. Hal ini sendiri merupakan bagian daripada fasilitas
dari negara yang wajib untuk dipakai untuk kepentingan rakyat,
apabila kita tilik lebih lanjut, kesemua hak ini sendiri merupakan
pengejawantahan dari DPR yang notabenenya anggota-anggotanya
merupakan representasi dari rakyat diseluruh tanah air. Melalui adanya
hak-hak tersebut, diharapkan kehidupan berbangsa dan bernegara
yang ada menjadi lebih baik lagi.
Hal lain yang kemudian menarik untuk disimak adalah
bagaimana kuatnya kedudukan DPR pada masa pasca reformasi,
fenomena ini sendiri dapat dikatakan sebagai hal yang menarik
mengingat pasca amandemen pertama dan kedua UUD 1945, secara
spesifik kedudukan DPR menjadi lebih kuat dibandingkan dengan
Presiden. Sebab, DPR sekarang dapat pula memegang kekuasaan guna
membentuk Undang-Undang (UU), sementara, apabila RUU yang telah
disetujui bersama dengan Presiden itu tidak mendapat pengesahan
Presiden dalam waktu 30 hari sejak RUU disetujui, RUU tersebut
secara otomatis sah menjadi UU dan wajib untuk diundangkan. Dengan
demikian, Presiden tidak dapat meremehkan kedudukan dan peran
serta DPR dalam menjalankan fungsi legislasinya dipemerintahan.
Lebih jauh, apabila ditilik lebih lanjut, selain fungsi legislasi
dimana DPR mempunyai posisi yang strategis, Presiden juga dalam
kenyataannya tidak bisa lagi mengesampingkan begitu saja kedudukan
DPR dalam menjalankan fungsi anggaran dan pengawasan. Panasnya
perdebatan dalam penyusunan anggaran negara, termasuk dalam hal
usulan pemerintah untuk mengamandemen UU BI, dan aspirasi yang
kuat dari para anggota DPR untuk dapat mengetahui penyusunan APBN
...kedudukan DPR secara lebih rinci merupakan salah satu representasi fungsi DPR dalam
dalam menjalankan melakukan kegiatan pengawasan tersebut. Di sisi lain, beragamnya

fungsi anggaran bentuk hak-hak yang dimiliki oleh para anggota DPR, yang antara lain
ialah melakukan penyelidikan, angket, mengajukan pertanyaan dan
dan pengawasan. menyatakan pendapat, di luar hak untuk bertanya dengan berbagai

pertanyaan yang bebas dan kritis dalam rapat-rapat kerja yang
diselenggarakan seperti yang sudah dijelaskan pada runtutan diatas
juga tidak dapat dipungkiri turut serta merefleksikan kedudukan DPR
yang semakin kuat pada periode reformasi.
Tuntutan reformasi, dalam artiannya yang positif telah mewarnai
perjalanan DPR dan MPR di sepanjang tahun-tahun awal semenjak Orde
Baru runtuh. Reformasi yang identik dengan forma kebebasan turut

SEJARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 67
REPUBLIK INDONESIA 1918 – 2018