Page 71 - BUKU LIMA - DINAMIKA DAN PERANAN DPR RI DALAM MEMPERBAIKI KEHIDUPAN BERNEGARA PADA ERA REFORMASI 1998-2018
P. 71

SEABAD RAKYAT INDONESIA
                 BERPARLEMEN




                                                  pada masa sebelumnya wakil rakyat selalu dikonotasikan sebagai
                                                  orang-orang yang dekat dengan penguasa dan tidak berpihak kepada
                                                  kehendak rakyat. Apabila kita jabarkan lebih lanjut, berikut beberapa
                                                  kiprah daripada MPR dan DPR pada masa awal reformasi tersebut.
                                                       Kiprah pertama  dapat kita lihat dari peranan MPR dalam
                                                  melakukan perubahan terhadap UUD 1945. Tidak dapat dipungkiri
                                                  bahwa Undang-Undang tersebut pada masa Orde Baru di bawah
                                                  kepemimpinan Presiden Soeharto adalah hal yang sakral dan tabu
                                                  untuk diganggu gugat, namun hal ini kemudian mengalami perubahan
                                                  yang signifikan melalui kiprah yang dilakukan oleh MPR pada masa
                                                  keanggotaan 1999-2004 yang dimana notabenenya masih berlingkup
                                                  pada masa awal reformasi. Tercatat, MPR pada masa tersebut sudah
                                                  mengeluarkan dua kali perubahan isi batang tubuh UUD 1945, yang
                                                  dimana hal itu disahkan melalui putusan majelis pada tanggal 19
                                                  Oktober dan 18 Agustus 2000. Berdasarkan Tata Tertib dari MPR
                                                  tersebut, perubahan-perubahan pertama yang dilakukan pada 19
                                                  Oktober 1999 meliputi perubahan pada Pasal 5 ayat (1). Pasal 7, Pasal
                                                  9, ,Pasal 13 ayat (2), Pasal 14, Pasal 15, Pasal 17 ayat (2) dan (3), Pasal
                                                  20, Pasal 21 UUD 1945. Perubahan kedua ditetapkan pada tanggal 18
                                                  Agustus 2000, yang meliputi perubahan pada Pasal 18, pasal 19, pasal
                                                  20, pasal 22, pasal 25. Pasal 26. Pasal 27. Pasal 28, Pasal 30, dan Pasal
                                                  36 UUD 1945. 89
                                                       Hal ini tak pelak menjadikan suatu kemajuan besar bagi MPR
                                                  sebagai suatu badan pemerintahan. Bagaimana tidak, jika dibandingkan
                                                  pada periode sebelumnya, hal ini merupakan salah satu indikator bahwa
                                                  proses penguatan dalam MPR telah berjalan dengan sebagaimana

               ...indikator bahwa                 mestinya. Dalam hal realisasi dari berbagai putusan majelis misalkan,
                                                  hal ini juga mencerminkan kekritisan dan buah inisiatif para anggota
              proses penguatan
                                                  majelis. Di sisi lain hal yang kemudian juga menjadi kredit daripada
               dalam MPR telah                    kiprah MPR pada masa itu adalah keberhasilannya dalam melakukan

                         berjalan...              proses pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara transparan
                                                  dan demokrati, dengan memberikan tempat bagi para setiap anggota
                                                  majelis untuk dapat memilih calon Presiden dan Wakil Presiden yang
                                                  diinginkan, tanpa terkait dengan adanya struktur fraksi dan kelompok-
                                                  kelompok yang ada pada saat itu.
                                                       Hal ini kemudian membuat luruh predikat dari MPR yang selama
                                                  ini dianggap sebagai perpanjangan tangan daripada penguasa yang
                                                  ada pada saat itu, setidakya setelah melihat bagaimana sepak terjang

                                                  89   Yayasan API, Op.Cit., Hal. 454-455




                                     dpr.go.id   64
   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76