Page 67 - BUKU LIMA - DINAMIKA DAN PERANAN DPR RI DALAM MEMPERBAIKI KEHIDUPAN BERNEGARA PADA ERA REFORMASI 1998-2018

SEABAD RAKYAT INDONESIA
BERPARLEMEN

kritisisme sebagai basis dari sikap politik mereka. Kelas ini sendiri
menurutnya berbeda hal dengan konsep kelas menengah yang terdapat
pada ilmu sosial. Kelas menengah ini membangun daya tawar pada
diri mereka melalui modal dengan konsep vis a vis terhadap negara.
Mereka membangun posisi dan daya tawar melalui intelektualitas dan
organisasi politik.
Menurut Eep merekalah yang kemudian menjadi para aktor yang
menguatkan pola gerakan sosial pada peristiwa reformasi 1998, karena
mereka dianggap mempunyai daya tawar melalui moralitas dalam
membangun sistem serta wacana-wacana akan suatu pemerintahan
...representasi yang baru, yang lebih baik daripada sebelumnya. Hal ini sendiri dapat
83
tuntutan reformasi ditilik melalui representasi tuntutan reformasi yang didengungkan
yang didengungkan oleh kelas menengah politik tersebut. Ada sekitar enam (6) tuntutan
84
oleh kelas yang antara lain berbunyi sebagai berikut :
(1). Penegakan supremasi hukum.
menengah politik... (2). Pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN),

Reformasi birokrasi sebagai syarat pemberantasan KKN.
(3). Pengadilan bagi mantan Presiden Soeharto dan
kroni-kroninya.
(4). Amandemen Konstitusi. Upaya amandemen daripada
UUD negara republik Indonesia tahun 1945 tidak hanya
memperjuangkan penguatan Dewan Perwakilan Daerah
(DPD), akan tetapi juga bertujuan untuk mewujudkan
kedaulatan rakyat. Hal yang perlu dilakukan adalah
mengkaji ulang hasil amandemen keempat UUD 1945
sehingga perubahan dirasakan lebih komprehensif guna
mewujudkan cita-cita yang ingin dicapai
(5). Pencabutan Dwifungsi ABRI
(6). Pemberian otonomi daerah seluas-luasnya. Konsep
otonomi daerah yang dilakukan oleh negara Indonesia.
Poin-poin ini sendiri kemudian dapat terealisasi menjadi
berbagai macam perundangan dan peraturan. Di lihat dari tatanan
konseptual sendiri, inti dari tuntutan tersebut adalah demokratisasi
dan desentralisasi sistem yang sebelumnya terpusat. Hal ini kemudian
menjadi pencapaian sendiri bagi kelas menengah politik tersebut dalam
rangka merubah tatanan Indonesia ke arah yang lebih demokratis.
Begitu pula terkait dengan pemilu 1998 guna memilih para wakil-wakil

83 Ibid.,
84 Ibid.,

dpr.go.id 60