Page 64 - BUKU LIMA - DINAMIKA DAN PERANAN DPR RI DALAM MEMPERBAIKI KEHIDUPAN BERNEGARA PADA ERA REFORMASI 1998-2018
P. 64
Pemilu 1999 dan Pembentukan
Dewan Perwakilan Rakyat
Pasca Orde Baru
No Daerah Pemilihan PDIP Partai Golkar PPP PKB PAN
15 Kalimantan Tengah 2 3 1 1 -
16 Kalimantan Selatan 7 3 2 1 1
17 Kalimantan Timur 1 2 1 - 1
18 Bali 5 1 - 1 -
19 Nusa Tenggara Barat 2 4 1 - 1
20 Nusa Tenggara Timur 2 6 1 - -
21 Timor Timur 1 2 - - -
22 Sulawesi Selatan 2 16 2 1 1
23 Sulawesi Tengah 1 3 1 - -
24 Sulawesi Utara 2 4 1 - -
25 Sulawesi Tenggara 1 3 1 - -
26 Maluku 2 2 1
27 Irian Jaya 4 5
Jumlah 153 120 58 51 34
Di luar daripada golongan lima besar suara di pemilu tahun 1999,
partai-partai politik yang juga memperoleh suara dan pada akhirnya
kursi untuk melaju dalam Dewan Perwakilan Rakyat pada masa
tersebut antara lain ialah, Partai Bulan Bintang (PBB) yang memperoleh
13 kursi, Partai Keadilan (PK) dengan perolehan 7 kursi, PDKB dengan
perolehan 5 kursi, PNU dengan perolehan 5 kursi, Partai Keadilan dan
Persatuan dengan perolehan 4 kursi, PDI dengan perolehan 2 kursi,
Partai Persatuan dengan perolehan 2 kursi, PKU, PNI Massa Marhaen,
IPKI, PDR, PBI, PKD, PPII Masyumi, PSII, PNI Front Marhaenis dengan
masing-masing perolehan 1 kursi di dalam Dewan Perwakilan Rakyat.
Sedangkan anggota dari TNI yang diangkat untuk menjadi wakil di
...kebebasan dalam Dewan Perwakilan Rakyat ada sejumlah 38 orang, sehingga total
dalam melakukan keseluruhan dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat adalah 500 orang.
pemilihan suara Jika dibandingkan dengan pemilihan umum pada masa
sesuai dengan sebelumnya, yakni pada masa Orde Baru, ada beberapa perbedaan
hati nurani yang cukup signifikan dalam penyelenggaraan pemilu 1999 kala ini,
yakni kebebasan dalam melakukan pemilihan suara sesuai dengan
masing-masing. hati nurani masing-masing. Hal ini jelas terlihat pada pemilu era
reformasi, dimana para Pegawai Negeri Sipil (PNS) terbebas dalam
79
kepentingan-kepentingan politik ketika masa pemilu berlangsung,
setelah sebelumnya seakan ada keharusan untuk dapat memilih
79 Hal ini sendiri merupakan imbas dari peraturan baru pemerintah yang memberikan arahan
bagi para aparatur sipil negara agar dapat lebih netral dalam gebyar pemilihan umum yang
selenggarakan pada masa reformasi tersebut, namun tanpa kehilangan hak pilihnya. Untuk
lebih jelasnya lihat Khazanah Arsip Nasional RI, Seri Komisi Pemilihan Umum (KPU) 1971-1999,
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1999 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor
5 Tahun 1999 tentang Pegawai Negeri Sipil yang menjadi Anggota Partai Politik.
SEJARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 57
REPUBLIK INDONESIA 1918 – 2018
