Page 65 - BUKU LIMA - DINAMIKA DAN PERANAN DPR RI DALAM MEMPERBAIKI KEHIDUPAN BERNEGARA PADA ERA REFORMASI 1998-2018

SEABAD RAKYAT INDONESIA
BERPARLEMEN

partai politik tertentu. Di sisi lain, Presiden B.J Habibie juga memberikan
beberapa kebijakan guna memberikan kesempatan bagi para partai politik
yang dianggap diperlakukan tidak adil pada masa pemerintahan yang
sebelumnya, kebijakan tersebut antara lain ialah :
80
1. Memasukkan nama Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan
Partai Indonesia Perjuangan (PDIP) ke dalam kabinet yang
Ia bentuk (kabinet reformasi), Dalam hal ini PPP mendapat
jatah kursi, yakni menteri Investas/BKPM yang dikomandoi
oleh Hamzah Haz, dan Menteri Lingkungan Hidup / Kepala
Bappedal yakni Paniagan Siregar.
2. Melakukan pembebasan dan pelonggaran terhadap pendirian
partai-partai politik baru, sehingga dalam waktu 8 bulan
setelah Habibie naik menjadi Presiden, dalam hal ini 141 partai
politik telah terbentuk dan aktif menuju pemilu awal pada
masa reformasi.
3. Melepaskan beberapa tahanan partai politik yang dianggap
membangkang sebelumnya oleh pemerintahan Orde Baru,
seperti Dr. Sri Bintang Pamungkas yang merupakan ketua
partai Uni Demokrasi (PUDI) guna berpartisipasi dalam pemilu
yang akan diselenggarakan.
4. Mendesak partai Golongan Karya (Golkar) untuk mengadakan
musyawarah nasional Luar Biasa (Munaslub) guna menjauhkan
partai tersebut para orang-orang atau unsur lama yang
berafiliasi ataupun yang masih setia dengan Presiden
Soeharto.
5. Mendorong lahirnya partai-partai yang bernafaskan islam,
seperti Partai Keadilan yang diusung oleh Nur Mahmudi dan
Partai Bulan Bintang (PBB) yang diketuai oleh Yusril Ihza
Mahendra.
6. Menginstruksikan ABRI untuk dapat bersikap netral dan
mengambil jarak daripada para partai dan peserta pemilu.
7. Melakukan pelarangan yang kemudian disahkan menjadi
sebuah peraturan pemerintah, dimana para aparatur sipil
negara atau pegawai negeri sipil (PNS) untuk tidak berafiliasi
dan menjadi anggota daripada partai politik tertentu.
Alasannya agar para abdi negara tersebut dapat fokus dalam
melakukan pengabdian dan terhindar dari konflik kepentingan
yang sering terjadi, apalagi ketika menjelang pemilihan umum.

80 Untuk lebih jelasnya mengenai hal ini, Lihat Selo Soemardjan, Op.Cit., Hal. 323.

dpr.go.id 58