Page 61 - BUKU LIMA - DINAMIKA DAN PERANAN DPR RI DALAM MEMPERBAIKI KEHIDUPAN BERNEGARA PADA ERA REFORMASI 1998-2018

SEABAD RAKYAT INDONESIA
BERPARLEMEN

Masyumi, PNI Supeni, Krisna, Partai KAMI, PKD, PAY, Partai MKGR, PIB,
Partai SUNI, PNBI, PUDI, PBN, PKM, PND, PADI, PRD, PPI, PID, Murba,
SPSI, PUMI, PSP, serta PARI.
Karena adanya penolakan dari beberapa partai tersebut,
kemudian KPU menyerahkan laporan tersebut kepada Presiden, yang
kemudian segera mengalihkannya ke Panwaslu (Panitia Pengawas
Pemilu) guna ditindak lanjuti, panwaslu kemudian dalam hal ini mulai
mengumpulkan suara-suara sumbang yang menjadi kekecewaan
daripada ke 27 partai yang menolak hasil daripada pemilu 1999 tersebut.
Setelah beberapa lama kemudian, Panwaslu sebagai lembaga pengawas
kemudian memberikan hasilnya kepada khalayak yang menyatakan
bahwa keberatan daripada 12 partai yang menyatakan kekecewaan
dalam kegiatan pemilihan umum 1999 resmi di tolak. Hal ini berdasarkan
pada laporan penyimpangan yang kemudian menjadi dasar daripada
partai-partai tersebut tidak dapat terbukti secara empiris dan tidak
secara langsung mempengaruhi terhadap perhitungan suara. Maka
oleh karenanya, laporan-laporan yang dibuat tersebut tidak cukup
signifikan untuk dapat membatalkan hasil daripada pemilu yang sudah
terselenggarakan.
Meneruskan hasil ini, Presiden B.J Habibie kala itu pada akhirnya
meminta kepada ketua KPU untuk dapat mendatangani berita acara
pemilihan umum 1999, namun sampai pada saat terakhir, 27 partai yang
menolak hasil tersebut tetap kukuh pada pendapatnya masing-masing,
dan pada akhirnya setelah melalui proses yang cukup panjang, Presiden
mensahkan hasil dari KPU tersebut melalui suatu Keputusan Presiden
pada tanggal 3 Agustus 1999, atau kira-kira setelah dua bulan lamanya
pemilu telah terselenggara di seluruh wilayah di Nusantara.
Setelah di sahkan oleh Presiden, Panitia Pemilihan Indonesia (PPI)
kala itu langsung bergerak cepat untuk melakukan pembagian kursi.
Pada tahap situasi juga berjalan dengan cukup alot, hal ini dikarenakan
adanya penolakan atas hasil pembagian kursi yang telah di tetapkan PPI
oleh partai-partai islam yang kala itu melakukan stembus accoord atau
kesepakatan terkait di antara partai-partai politik yang dimana diteken
sebelum pemungutan suara atau penghitungan suara. Kesepakatan ini
sendiri bersifat mengikat di antara peserta stembus accord dan di dalam
kesepakatan itu biasanya dicantumkan klausul diantaranya bagi partai
politik yang memperoleh suara atau sisa suara terbesar atau terbanyak,
maka kepada partai tersebut kursi itu akan diberikan, kesepakatan ini
disampaikan kepada Panitia Penyelenggara Pemilu sesuai tingkatannya.

dpr.go.id 54