Page 72 - BUKU LIMA - DINAMIKA DAN PERANAN DPR RI DALAM MEMPERBAIKI KEHIDUPAN BERNEGARA PADA ERA REFORMASI 1998-2018

Pemilu 1999 dan Pembentukan
Dewan Perwakilan Rakyat
Pasca Orde Baru

daripada anggota MPR yang mengawasi dan mengontrol pelaksanaan
kekuasaan daripada Presiden yang ada pada masa setelahnya, yakni

...tercatat Presiden pada masa reformasi. Dalam menjalankan tugasnya tersebut, tercatat
Presiden pernah dimintai keterangan sehubungan dengan beberapa
pernah dimintai
hal yang berbau pelanggaran konstitusi, ataupun hal yang dinilai
keterangan semata-mata demi kepentingan politik, dalam periode pasca Presiden
sehubungan dengan Burhanuddin Jusuf Habibie misalnya, yakni pada masa Presiden KH

beberapa hal yang Abdurrahman Wahid, hal ini terlihat pada kasus pemecatan Menteri
Hamzah Haz, Jusuf Kalla, dan Laksamana Sukardi, sampai kepada Kasus
berbau pelanggaran
Bulog dan Brunei yang sempat marak pada saat itu.
konstitusi,... Dalam hal ini, sikap mengkritisi kebijaksanaan daripada Presiden
bukan lagi merupakan hal yang riskan untuk dilakukan sepanjang itu
masih dalam bingkai konstitusi. Hal ini kemudian juga berimplikasi
dalam proses pemilihan pengajuan calon Presiden dan Wakil Presiden
yang memang merupakan hak daripada anggota-anggota majelis
untuk tidak lagi tertekan dalam memilih calon tunggal. Hal ini sendiri
terlihat dari mulai tingkat fraksi, dimana setiap anggota fraksi bebas
dalam mengajukan calonnya, yang kemudian di estimasikan dalam
memilih salah satu yang terbaik sebagai pilihan fraksi. Selain itu,
hak keuangan, hak administrasi, dan protokoler juga diperoleh oleh
para anggota majelis untuk dapat menunjang daripada kegiatan yang
mereka lakukan. 90
Tidak mau kalah dengan kiprah yang dilakukan oleh MPR,
DPR juga mempunyai beberapa kiprah dan peranan yang tidak dapat
dipungkiri. Salah satunya adalah ketika kita menilik kiprahnya dalam
menggunakan hak-hak yang menjadi kekuatannya pada periode
1999-2004. Hak tersebut antara lain ialah hak meminta keterangan
kepada Presiden, yang hal ini telah dilaksanakan melalui keterangan
dari Presiden tentang kasus sumbangan Sultan Brunei dan Kasus
Penggunaan Dana Yanatera Bulog yang kemudian menginisiasikan
pembentukan Pansus Kasus Brunei dan Bulog.
Selain itu ada hak mengadakan penyelidikan, yang kemudian
terealisasi melalui pansus-pansus yang dibentuk oleh DPR terkait
dengan beberapa kasus seperti BLBI, Kasus Bulog dan Brunei,
Semanggi I dan II, yang merupakan hak yang digunakan oleh anggota
DPR guna mengadakan penyelidikan terhadap kasus tersebut untuk
mengetahui keadaan yang sebenarnya, dalam hal ini untuk menyelidiki
siapa-siapa saja yang terlibat dan aliran dana yang kemudian teralir

90 Ibid.,

SEJARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 65
REPUBLIK INDONESIA 1918 – 2018