Page 73 - BUKU LIMA - DINAMIKA DAN PERANAN DPR RI DALAM MEMPERBAIKI KEHIDUPAN BERNEGARA PADA ERA REFORMASI 1998-2018
P. 73
SEABAD RAKYAT INDONESIA
BERPARLEMEN
ke beberapa sumber, kemudian melaju lagi kepada hak mengajukan
RUU dimana hak ini sendiri lazim dikenal sebagai hak inisiatif DPR.
Hak ini juga telah dilaksanakan oleh DPR seperti mengajukan RUU
Penyiaran, RUU pembentukan provinsi Banten, RUU pembentukan
...hak mengajukan RUU provinsi Bangka Belitung, RUU pembentukan provinsi Gorontalo, RUU
pembentukan provinsi Kepulauan Riau, dan lain sebagainya, ada pula
dimana hak ini sendiri
hak mengadakan perubahan atas RUU yang kemudian direalisasikan
lazim dikenal sebagai melalui perubahan atas UU No. 7 tentang APBN Tahun Anggaran
hak inisiatif DPR. 1999/2000.
Selain itu ada hak mengajukan pendapat yang kemudian
dilakukan pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid
yang terindikasi ada keterlibatan dalam kasus Bulog dan Brunei. Hal ini
kemudian yang berakibat lahirnya Memorandum I dari DPR. Kemudian
melaju lagi pada hak Subpoena atau hak yang dilaksanakan ketika DPR
melakukan pemilihan Hakim Agung dan Ketua/Wakil Ketua Mahkamah
Agung, pemilihan anggota Dewan Gubernur BI, Pemilihan Anggota
KPU yang terlebih dahulu melakukan fit dan proper test atau study
kelayakan, di mana parameter daripada kepatutannya ditentukan oleh
DPR itu sendiri. 91
Salah satu hak yang juga merupakan hal yang penting adalah hak
dakam menentukan anggaran. Secara umum, hak ini merupakan hak
Dewan untuk menentukan APBN bersama-sama dengan pemerintah.
Secara khusus, dalam artian termasuk di dalamnya anggaran untuk
menunjang kegiatan dari para anggota dewan. Kemudian hak
memanggil, dimana hal ini direalisasikan ketika DPR memanggil
beberapa orang untuk dimintai keterangannya terkait tentang Kasus
Brunei, Bulog, dan lain-lain, termasuk juga memanggil Presiden
Abdurrahman Wahid.
Setelah hak panggil, ada pula hak interpelasi atau hak untuk
mengajukan pertanyaan, hak ini sendiri dilakukan oleh DPR ketika
mengajukan sejumlah pertanyaan pada pemerintah mengenai suatu
permasalahan. Contoh daripada pelaksanaan hak ini adalah ketika
adanya interpelasi DPR mengenai pencopotan Menteri Pemberdayaan
BUMN Laksamana Sukardi dan Menteri Perindustrian dan Perdagangan
Yusuf Kalla. Terakhir, ada hak protokoler dan hak keuangan/
administrasi, dimana hak ini merupakan fasilitas yang diberikan negara
bagi para pejabat negara, dimana hal ini telah ditentukan menurut
peraturan yang berlaku yang kemudian direalisasikan dalam bentuk
91 Ibid., Hal. 457.
dpr.go.id 66
