Page 36 - MAJALAH 100

LEGISLASI

DPR berpendapat bagi daerah tertinggal perlunya memiliki suatu

payung hukum. Untuk itu, lahirnya Rancangan Undang-Undang
tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (RUU PPDT)
sangat diperlukan untuk mendorong percepatan daerah tersebut
dari daerah tertinggal menjadi daerah yang lebih maju.

Demikian pendapat sejumlah anggota yang masih tertinggal segera dibenahi
DPR menanggapi pembahasan RUU PPDT oleh seluruh instansi terkait nantinya,” ujar
yang saat ini masuk dalam Program Dimyati.
Legislasi Nasional (Prolegnas) RUU
Prioritas Tahun 2011 yang merupakan usul Dimyati menilai Undang-Undang
inisiatif DPR. Otonomi Daerah nomor 32 tahun 2004
dan Undang-Undang Perimbangan
Dalam sebuah diskusi yang baru-baru Keuangan Pusat dan Daerah nomor 33
ini digelar di Gedung DPR, Jakarta, Ketua tahun 2004 ternyata tidak cukup efektif
Panitia Kerja (Panja) RUU PPDT, Dimyati memaksa pemerintah menangani daerah
Natakusumah mengatakan DPR telah tertinggal.
mengelompokkan RUU tersebut sebagai
prioritas yang harus diselesaikan dalam “Sehingga DPR merasa perlu membuat
tahun ini. undang-undang yang bersifat lex specialis.
Dengan adanya UU ini, diharapkan tidak
“UU ini diinisiator oleh DPR dan berpe- ada lagi dana yang mengalir ke daerah-
doman dari UU Otonomi Daerah, kita daerah maju, sehingga bisa teralokasi ke
harapkan agar ratusan daerah di Indonesia daerah tertinggal,”katanya.

36 PARLEMENTARIA EDISI 100 TH. XLIII, 2013