Page 38 - MAJALAH 100

serta dilakukan pengawasan secara komprehensif, bersifat lintas pelaku dan sektor pembangunan, serta
serta dilakukan evaluasi secara menyeluruh, sehingga perbaikan hubungan kelembagaan antar instansi
percepatan pembangunan daerah tertinggal akan pemerintah secara vertikal maupun horizontal.
tepat pada sasaran dan tujuan yang diharapkan.
F-PKS juga mendukung diaturnya dalam RUU ini
Sementara, juru bicara Fraksi Partai Golkar (FPG), tentang kriteria dan penentuan daerah tertinggal
Muhammad Oheo Sinapoy mengatakan, pemerintah secara nasional sehingga dapat mencerminkan tingkat
seyogyanya menyusun perencanaan pembangunan kebutuhan suatu daerah terhadap sarana prasarana
daerah tertinggal secara terpadu dengan tertentu, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 12
memperhatikan aspek pembangunan di bidang ayat 1.
perekonomian masyarakat, sumber daya manusia,
sarana dan prasarana, kemampuan keuangan daerah, Menanggapi RUU inisiatif DPR ini, sikap pemerintah
aksesibilitas dan karakteristik daerah. Dengan melalui Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal
memperhatikan aspek-aspek tersebut diharapkan (PDT), Helmy Faishal Zaini meminta DPR mempercepat
percepatan pembangunan daerah tertinggal dapat pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU)
memenuhi harapan masyarakat. Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT)
menjadi Undang-undang (UU).
Fraksi Partai Golkar juga berpendapat, agar
pelaksanaan percepatan pembangunan daerah Meski begitu, Helmy berharap RUU PDT tersebut
tertinggal dapat diketahui progress report-nya, maka tidak bertabrakan dengan dua UU yang ada yakni UU
perlu dievaluasi secara berkala dan dilaporkan kepada Nomor 32 tentang Otonomi Daerah dan UU Nomor
DPR. Dengan demikian, maka akan diketahui sejauh 33 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah,
mana perkembangannya dan apa kendala-kendalanya serta RUU lain seperti RUU Pembangunan Daerah
sehingga dapat dicarikan solusi terbaiknya. Kepulauan dan RUU Desa.
Sementara Fraksi PDI-Perjuangan melalui juru “Saya harap RUU PDT tetap bermanfaat dan lebih
bicara Irvansyah mengatakan, fraksinya memberikan menguatkan, serta affirmatif terhadap pelaksanaan
beberapa catatan diantaranya pengertian serta pembangunan daerah tertinggal. Kalau kedua UU
kriteria daerah tertinggal mesti dipertegas lagi agar tersebut belum optimal, maka RUU PDT ini tidak
lebih terukur sehingga tidak menimbulkan abuse of relevan,” kata Menteri PDT Helmy Faisal Zaini di
power dalam proses penetapan daerah tertinggal sela-sela Diskusi Forum Legislasi “RUU Pembangunan
yang tentunya dapat merugikan daerah yang memang Daerah Tertinggal” di Gedung DPR, Jakarta, Selasa
benar-benar masuk dalam kategori tertinggal. (19/2).

Oleh karena itu, daerah tertinggal harus mampu Menurut Helmy terdapat 183 daerah tertinggal dan
menjamin transparansi dan akuntabilitas mulai dari dari jumlah itu sebesar 70 persennya ada di Indonesia
penetapan hingga pelaksanaan pembangunannya. Timur. Anggaran sebagai unsur terpenting untuk
mengentaskan daerah tertinggal tersebut selama ini
Pembiayaan pembangunan daerah tertinggal, dialokasikan dari APBN sebesar Rp 25 triliun dan untuk
menurut F-PDI Perjuangan hendaknya disesuaikan PDT Rp 10 triliun.
dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku
dan sepenuhnya menjadi tanggungjawab negara. “Anggaran Rp 25 triliun itu tersebar di kementerian
teknis. Seperti Menteri Pekerjaan Umum, Kemenkes,
Oleh karena itu, perlu dikaji lebih lanjut tentang Kemendikbud, Kemensos dan lain-lain. Sehingga
pembiayaan yang bersumber dari peran serta pelaksanaaan di lapangan, tinggal koordinasi dengan
masyarakat apakah dimungkinkan dalam ketentuan kementerian terkait. Jadi, ujung tombaknya di
perundang-undangan serta apakah tidak justru dapat kementerian teknis,” katanya.
membuka ruang-ruang gelap baru pembiayaan
pembangunan. Sedangkan khusus untuk dana alokasi khusus
(DAK) pada tahun 2013 ini menjadi Rp 80 miliar dari
Sedangkan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera sebelumnya Rp 40 miliar. DAK itu diperlukan untuk
(FPKS), lewat juru bicaranya Mardani memberikan membangun infrastruktur transportasi dengan
beberapa catatan diantaranya perlunya diatur adanya membuka daerah-daerah yang masih terisolir. Karena
kebijakan pembangunan daerah tertinggal yang itu, kata Helmy, daerah tertinggal itu ada kategori;
mengedepankan pendekatan kewilayahan yang sangat tertinggal, tertinggal dan agak tertinggal. (nt)

38 PARLEMENTARIA EDISI 100 TH. XLIII, 2013