Page 34 - MAJALAH 100

ANGGARAN

dipungkiri bisa saja terjadi
permainan di dalamnya.
Karena sudah mendekati waktu
deadline, maka akan dilakukan
penunjukan langsung pihak
kedua.
“Setelah kita mengetahui
duduk perkara dan prosesnya,
kita akan mengundang
Kementerian terkait, terutama
Kementerian Keuangan. Kita
ingin menanyakan bagaimana
proses persetujuan anggaran,
pengeluaran dan sebagainya.
Termasuk akuntabilitas dana itu
bagaimana,” jelas Sumarjati.

Sumarjati mencontohkan
di kasus anggaran vaksin flu
burung. BAKN banyak menemui
kesalahan penggunaan
anggaran tersebut berdasarkan
informasi dari BPK. Disinyalir,
pengadaan vaksin flu burung
mengakibatkan kerugian negara
mencapai Rp. 400 miliyar lebih.
Kasus ini merugikan negara
lebih besar jika dibandingkan
dengan proyek Hambalang yang
diperkirakan mengakibatkan
akuntabilitas keuangan negara. BAKN mengundang kerugian negara kurang lebih
pakar ekonomi Rizal Ramli untuk men-sharing tentang mencapai Rp. 300 miliar.
anggaran ini.
“Untuk itu, BAKN perlu meminta penjelasan dari
Menurut Sumarjati, pada awalnya, Bagian Anggaran Kementerian Kesehatan mengenai penggunaan
999 diberikan kepada Kementerian dan Lembaga. anggaran itu. Pasalnya, anggaran yang direncanakan
Namun dalam perkembangannya, anggaran semakin multiyears tersebut, ternyata dihentikan oleh
membesar, sehingga Kementerian dan Lembaga itu Kementerian Keuangan. DPR mempunyai kepentingan
kesulitan menyalurkan anggaran dan menjadikan untuk mengetahui lebih jelas persoalan ini, karena
anggaran ini sebagai pembahasannya ada
anggaran “multi years”. di Komisi IX dan Badan
Menurut Sumarjati, pada awalnya, Anggaran DPR RI, karena
Sumarjati menegaskan, menyangkut kredibilitas
pemerintah sudah melakukan Bagian Anggaran 999 diberikan institusi dan lembaga,”
performance based tegas Sumarjati.
budgeting, harus diukur kepada Kementerian dan Lembaga.
output-nya, dan akan lebih Tidak ada Transparansi
baik bila ada outcome-nya. Namun dalam perkembangannya,
Hal ini sama dengan apa anggaran semakin membesar, Pakar ekonomi Rizal
yang dilakukan oleh Badan Ramli menyatakan bahwa
Pemeriksa Keuangan (BPK), sehingga Kementerian dan Lembaga anggaran 999 ini tidak
yaitu melakukan audit itu kesulitan menyalurkan anggaran memiliki keterbukaan atau
kinerja. Namun Sumarjati transparansi. Selain itu,
juga mengakui, proyek dan menjadikan anggaran ini sebagai Rizal menilai persetujuan
yang ‘mepet” dan berkaitan anggaran ini tidak terlalu
dengan APBN-P atau yang anggaran “multi years”. rumit.
bersifat tambahan, tak

34 PARLEMENTARIA EDISI 100 TH. XLIII, 2013