Page 29 - MAJALAH 100
P. 29
Suasana RDP Komisi VIII DPR dengan jajaran Pejabat Kemenag.
RI, Ida Fauziyah mengatakan bahwa Meski belum menyetujui jumlah anggaran, penyebaran Al Quran
bukan programnya yang harus yang dianggarkan Dirjen Bimas sendiri pun harus merata, sesuai
ditiadakan, tetapi penyalahgunaan Islam Kemenag atas program peng- dengan tingkat kebutuhan masing-
wewenangnya yang harus adaaan Al Quran tersebut, namun masing daerah. Jangan sampai
ditiadakan. Ia melanjutkan, sebagai Ida Fauziyah menduga peningka- ada daerah atau wilayah yang
solusinya Ida mengutarakan yang tan jumlah anggaran dari tahun tidak mendapatkan Al Quran.
harus dilakukan saat ini adalah 2011 ini kemungkinan dikarena Padalah program ini dibuat untuk
pengawasan terhadap program pada tahun 2012 pemerintah tidak seluruh umat muslim di tanah air,
tersebut, jangan sampai ada men cetak Al Quran sehingga pada termasuk yang berada di pelosok-
kesem patan oknum-oknum untuk tahun 2013-2014 ini jumlahnya pelosok,”tegas Jazuli.
menyalahgunakan wewenang berlipat.
dalam program tersebut. Menurut Ida dan Jazuli berharap agar
Ida, selain DPR RI dalam hal ini “Kami belum menyetujui kasus sebelumnya menjadi
Komisi VIII, BPK juga harus ikut berapa anggaran untuk program pelajaran tersendiri bagi semua
mengawasinya, dengan mengaudit peng adaan Al Quran, karena pihak untuk menjalankan program
anggaran dalam program tersebut. hal tersebut harus didiskusikan yang mulia tersebut. Al Quran
terlebih dahulu baik dengan pihak merupakan kitab suci untuk itu
Sebagai bahan informasi, pada Kementerian Agama, maupun sudah seyogyanyalah proses
tahun anggaran 2011-2012, Ke- dengan rapat intern Komisi VIII DPR pengadaan dan penyebarannya
men terian Agama menganggarkan RI sendiri,”ungkap Ida. harus dilakukan sesuai dengan
proyek pengadaan Al Quran terse- undang-undang, demi kepentingan
but sebesar 20 Milliar. Sedangkan Ditegaskan Jazuli saat ini yang umat, bangsa dan Negara secara
pada tahun 2012-2013 lalu Ke- harus diawasi Komisi VIII adalah keseluruhan. Untuk itu dengan
menterian Agama menganggarkan pelaksanaannya. Mulai dari proses tegas Ida mengutarkan bahwa
dana sekitar 55 Miliar untuk proyek tender yang harus transparan dan Komisi VIII akan tetap mendukung
pengadaan kitab Suci Al Quran dan terbuka untuk publik, penggunaan terlaksananya program pengadaan
terjemahan. Namun karena adanya anggaran pun harus sesuai dengan Al Quran, sekaligus bersama-
kasus korupsi tersebut membuat program yang telah dibuat. Dan sama dengan BPK dan seluruh
program pengadaan Al Quran di- penyebaran dari Al Quran itu masyarakat Indonesia mengawasi
tunda pelaksanaannya. Bukan tidak sendiri pun harus merata sesuai pelaksanaan program tersebut.
mungkin pada tahun anggaran dengan tingkat kebutuhan daerah (Ayu)
2013-2014 ini kementerian Agama atau wilayah.
kembali mengajukan jumlah yang “Selain pengawasan terhadap
sama untuk APBN-P pengadaan Al proses tender dan penggunaan
Quran.
PARLEMENTARIA EDISI 100 TH. XLIII, 2013 29
