Page 25 - MAJALAH 100

sistem informasi nasional untuk melayani sentra- pandangan kebangsaan Presiden RI Sukarno yakni
sentra produksi pertanian. Ketiga, Penelitian dan meletakkan urusan pangan sebagai urusan kedaulatan
5
Pengembangan pertanian untuk menciptakan benih Republik ini. Jauh sebelum sumber energi dieksplorasi
varietas unggul. Keempat, Investasi, pembiayaan dan dan dieksploitasi, Sukarno telah menempatkan
subsidi. Kelima, Diversifikasi pangan dan peningkatan masalah pangan menjadi prioritas dalam pembangun.
kualitas gizi pangan. Keenam, Adaptasi dan mitigasi
perubahan iklim. Pada jaman penjajahan Belanda-pun, politik pangan
sudah dijalankan yaitu dengan dibentuknya lembaga
Selain langkah strategi di atas, kebijakan pangan “VOEDING MIEDEDELEN FONDS” (Yayasan
pengendalian harga pangan juga signifikan guna Pengadaan Bahan Pangan) bagi rakyat Indonesia
mempertahankan ketersediaan/ketahanan pangan menjelang pecahnya PD II pada 25 April 1939.
sesuai kebutuhan. Pengalaman empiris menunjukkan Kemudian pada masa penjajahan Jepang (1942-1945)
gejolak harga pangan akan meningkatkan inflasi (cost dibentuk lembaga pangan menggantikan VMF yang
push inflation) yang berdampak negatif terhadap dinamakan “SANHYOKU-NANYON KOHATSU KAISHA”
perekonomian. Ke depan pemerintah perlu hati-hati dengan tugas dan tanggungjawab pengadaan,
mengatur supply dan demand produk pangan di pasar, penyediaan, dan penjualan bahan pangan. Setelah
termasuk manajemen distribusi. Saat ini, harga beras Indonesia merdeka, Sukarno menyerahkan
di pasar terus meningkat dan cenderung melahirkan urusan pangan dengan dibentuknya Kementerian
efek psikologi pasar terhadap produk pangan lainnya. Kemakmuran pada 2 September 1945. Politik pangan
Kebijakan HPP (Harga Pembelian Pemerintah) oleh era Presiden RI Suharto dapat dilihat antara lain
PERUM.BULOG merupakan strategi yang baik guna dengan dibentuknya KOMANDO LOGISTIK NASIONAL
menstabilkan harga beras pada saat musim paceklik pada 23 April 1966 untuk menjamin suplai beras di
dan musim panen. Pada 2009, PERUM.BULOG dalam negeri. Kemduian pada 1967, lembaga pangan
mampu menyerap 3,63 juta ton setara beras. Tetapi Kolognas ini diganti dengan BULOG sebagai single
pada 2011, PERUM.BULOG hanya mampu menyerap purchasing agency dan stabilisator harga pangan,
1,73 ton setara beras atau 4,19% dari total produksi khususnya 9 bahan pokok (sembako). Sampai saat ini
6
beras nasional 2011. Pada 2012, PERUM.BULOG BULOG masih eksis.
merencanakan akan menyerap 4,1 juta ton setara
beras atau 9,3% dari total produksi beras nasional. Bagaimana politik pangan kita ke depan paska
Hingga akhir Juni 2012, terserap sekitar 2,34 juta ton lahirnya UU Nomor 18 Tahun 2012 ? Dalam UU Nomor
setara beras, atau sekitar 57% dari target. 18 Tahun 2012, urusan pangan adalah tanggungjawab
bersama pemerintah pusat dan daerah, sejalan
Tabel 2. Perkembangan Harga Beberapa Komoditas dengan kebijakan otonomi daerah. Pemerintah
Pangan di Pasar Domestik sampai saat ini masih mengalokasikan anggaran
Tahun 2009-2012 subsidi pangan dalam APBN. Belum lagi subsidi pupuk
dan subsidi benih. Tanggungjawab pemerintah di
atas diwujudkan dalam bentuk Cadangan Pangan
No. Komoditas Pangan Satuan 2009 2010 2011 2012*) Pemerintah (CPP). Cadangan Beras Pemerintah (CBP)
1 Beras Umum Rp/Kg 6.692 8.017 9.305 10.310 yang ada saat ini adalah bagian dari politik pangan
2 Beras Termurah RP/Kg 5.475 6.430 7.382 8.194 nasional. Tetapi sayangnya, ekspor pangan dapat
3 Gula Pasir Rp/Kg 8.688 10.090 10.144 11.442 dibuka setelah memperhatikan kebutuhan konsumsi
dan kepentingan nasional. Kebijakan ini perlu
4 Daging Sapi Rp/Kg 59.543 63.111 66.853 72.316 ditempuh dengan hati-hati karena pasar komoditas
Keterangan : *) Realisasi sampai Juni 2012 pertanian, termasuk pangan cenderung “tertutup”
Sumber : “Lampiran Pidato Presiden RI pada Sidang Bersama DPR RI dan dengan semakin banyaknya proteksi (market barriers)
DPD RI” pada tanggal 16 Agustus 2012 di Gedung DPR RI.
dari negara produsen sebagai strategi melindungi
pasar domestiknya.
Politik Pangan ke Depan
Oleh karena itu, politik pangan harus fokus pada
Ketika pertambahan penduduk tidak dapat ditekan upaya bagaimana meningkatkan produksi komoditas
sampai 0%, maka Negara harus turun tangan pangan di dalam negeri, sehingga ketergantungan
memecahkan masalah pangan bagi rakyatnya. impor dapat dikurangi. Indonesia masih memiliki
Presiden RI Sukarno dalam pidatonya 27 April 1952 sumber daya untuk meningkatkan produksi pangan,
pernah menegaskan: ...”rakjat Indonesia akan
mengalami bentjana, malapetaka dalam waktu dekat 5 Lihat Buku “BULOG DALAM BINGKAI KETAHANAN PANGAN”
kalau soal makanan rakjat tidak segera dipetjahkan, oleh Eko Suksmantri, Dkk, Penerbit CV.Padma Publisher, Cetakan
sedangkan soal persediaan makanan rakjat ini bagi Pertama, 2012, Hal.17.
kita adalah soal hidup atau mati...” Pola pikir dan 6 Ibid., Hal.22-23.

PARLEMENTARIA EDISI 100 TH. XLIII, 2013 25