Page 23 - MAJALAH 100

memang memungkinkan tetapi hanya tindakan
sementara. Persoalan daging ini prinsipnya hanya
merupakan persoalan suplai dan demand, yang kita
pertanyakan sekarang katanya sudah memenuhi 80
persen swasembada daging seharusnya tidak sulit
memperoleh daging yang murah di pasar.
Seperti apa persoalan di sektor pangan kita?

Saya sendiri agak bingung kok tidak cocok data
dengan fakta dilapangan, khusus daging kita ini
tinggal 20 persen lagi swasembada daging terpenuhi
namun dengan kondisi seperti itu mengapa kebutuhan
daging tidak terpenuhi.Sementara di sektor pangan,
iklim usaha di Indonesia belum berpihak kepada
petani, contohnya kita seharusnya bisa mensubsidi
petani garam, nanti setelah disubsidi mungkin setelah
10 tahun harga bisa turun, dan produksi semakin
meningkat.
Pemerintah tidak punya keberpihakan menyeluruh
kepada para petani, prinsip ekonomi saja kalau
petani dengan menanam tebu lebih menguntungkan penghitungan tidak tepat dan impor diperbanyak lagi.
tentunya mereka akan menanam tebu sebanyak-
banyaknya, jadi kalau ongkos lebih tinggi itu mana Berbicara Kartel, itu merupakan naluri alami semua
ada yang mau, oleh karena itu, pemerintah harus orang dan hanya bisa diberantas bila kebijakan
memberikan subsidi kepada para petani, subsidi pemerintah itu betul dilaksanakan dengan baik jangan
tidak harus dengan uang misalnya pembangunan mencari celah dari kebijakan yang menguntungkan
infrastruktur bagaimana supaya dari mulai perkebunan dan mensiasati itu.
sampai ketempat penggilingan gula itu akses para Bagaimana kinerja Kementan dalam mencapai
petani menjadi lebih cepat dan mudah, kemudian swasembada Pangan?
mengeluarkan kebijakan produksi gula yang efisien,
kalau misalnya untuk kedelai bisa saja dengan Usaha kementerian Pertanian itu sudah cukup
memberikan bantuan benih untuk para petani. maksimal dan betul-betul telah melakukan subsidi
seperti memberikan bantuan traktor untuk petani
Sebenarnya pemerintah sudah melakukan kebijakan karena bila tidak diberikan traktor mereka tidak bisa
tersebut namun faktanya kerap tidak sampai melakukan mekanisasi, kemudian bantuan subsidi
kelapangan jadi pemerintah harus berpikir sederhana langsung bagi kelompok petani.
karena petani bila melakukan aktivitas harus
menguntungkan caranya dengan mempermudah Kita akui, secara teori mereka sudah bagus,
ijin, ongkos produksi diturunkan, subsidi pupuk yang ada berbagai bantuan untuk petani seperti KWT,
sampai kelapangan dan dinikmati oleh para petani, bantuan pupuk organik dan sebagainya. Sekarang
akses terhadap pinjaman artinya semua kebijakan ini kita membutuhkan pendampingan yang benar
harus berpihak kepada para petani. agar bantuan tersebut bermanfaat bagi para petani.
Kendalanya kerap Petugas Penyuluh Lapangan (PPL)
Bagaimana Peran Bulog saat ini? menjadi tim sukses saat Pilkada, jadi begitu calon
bupati naik PPL direkrut menjadi pegawai sehingga
Kemarin, Bulog telah sukses menjadi penyanggah
beras, namun masih ada persoalan Raskin yang akhirnya kekurangan PPL. Mereka itu ada yang kontrak
tidak sampai ketengah masyarakat karena memang dan PNS, seperti contoh di Provinsi Bengkulu ada
pendataan tidak tepat, dan saya bahkan dengar sekitar 1000 orang, ketika calon Bupati naik akhirnya
beberapa Kepala Desa tidak puas dengan penyaluran mereka keluar menjadi PPL. Memang ada usulan
Raskin tersebut, karena memang pendataan tidak para PPL itu ditarik ke pusat dan menjadi pegawai
melibatkan kepala desa. Kita akui, Bulog sukses horizontal, dan kita mengharapkan jangan sampai
dalam menyanggah beras dan saat ini, perannya PPL itu bisa mendistorsi kebijakan dari Kementerian
akan ditambah menjadi penyanggah kedelai, hal itu Pertanian. (si/as/sc)
merupakan kebijakan tepat karena mereka memiliki
SDM serta terbiasa melakukan hal itu, jangan sampai

PARLEMENTARIA EDISI 100 TH. XLIII, 2013 23