Page 28 - MAJALAH 100
P. 28
PENGAWASAN
Gedung Nusantara pencetakan atau pengadaan
II, Senayan, demi Al Quran agar tidak timbul
kepentingan umat permasalahan lain di masyarakat.
Kementerian Agama Misalnya timbul kecemburuan di
harus kembali umat Islam dimana pemerintah
mencetak atau tidak mengeluarkan dan
mengeluarkan mengedarkan kitab suci Al Quran,
kitab Suci Al Quran. sementara kita suci umat lain terus
Mengingat kebutuhan dicetak dan diedarkan.
masyarakat akan kitab
Bahkan terakhir, awal Januari suci yang resmi dari Bahkan menurut Amran,
lalu KPK (Komisi Pemberantasan pemerintah saat ini sangat tinggi. anggota Komisi VIII DPR RI yang
Korupsi) kembali menetapkan Dalam rapat yang dipimpin oleh lebih mengkhawatirkan lagi
tersangka baru dalam kasus Wakil Ketua Komisi VIII DPR
tersebut. Ahmad Jauhari (AJ) RI, Jazuli Juwaini itu sempat
yang merupakan Pejabat Pembuat terjadi pro dan kontra di
Komitmen (PPK) di Direktorat kalangan Komisi VIII.
Jenderal Bimas Islam Kemenag
sebagai tersangka yang ikut Sebagian anggota Komisi
menyalahgunakan wewenang VIII ada yang menolak
dalam pengadaan paket pekerjaan dilaksanakannya kembali
pengadaan kitab suci Al Quran proyek pengadaan Al Quran
APBN-P 2011 dan APBN 2012 tersebut hingga kasus hukum
dengan melakukan pemenangan atas program tersebut benar-
tender terhadap pihak swasta benar jelas. Namun tidak
tersebut. sedikit pula dari anggota yang
tetap mendukung program
Berkaitan dengan kasus tersebut, dengan alasan
tersebut, Komisi VIII DPR RI jangan sampai karena nila
sempat menghentikan program setitik rusak susu sebelanga.
pengadaan Al Quran di Dirjen Artinya jangan sampai karena
Bimas Islam Kementerian Agama adanya penyalahgunaan
itu untuk tahun anggaran 2012- wewenang dari oknum
2013 lalu. Dan ditahun Anggaran terdahulu membuat program
2013-2014 ini Kementerian Agama yang bertujuan baik itu malah jika pemerintah menghentikan
meminta agar DPR RI menyetujui dihentikan total pelaksanaannya. pencetakan Al Quran adalah
dan mendukung dilaksanakannya beredarnya Al Quran versi aliran
kembali proyek tersebut. “Yang salah kan oknum yang atau ormas lain yang kebenarannya
Permohonan tersebut disampaikan menyalahgunakan wewenang dari masih diragukan. Bukan tidak
Sekertariat Jenderal (Sekjen) program tersebut, tapi program mungkin isinya malah jadi
Kemenag Baharul Hayat dan Dirjen pengadaan Al Quran kan tidak melenceng dari ajaran yang ada
Bimas Islam Kemenag, Abdul Djamil salah. Jadi menurut saya program dalam Al Quran yang semestinya.
dalam Rapat Dengar Pendapat yang bertujuan mulia ini tetap
(RDP) Kementerian Agama dengan harus tetap dijalankan,”tegas Jazuli. Pengawasan Pelaksanaan
komisi VIII DPR RI Selasa (19/2) lalu. Program
Ditambahkan Wakil Ketua Komisi
Diungkapkan Abdul Djamil di VIII dari Fraksi PKS ini, DPR RI Senada dengan para koleganya
ruang rapat Komisi VIII DPR RI, harus tetap mendukung proses di Komisi VIII, Ketua Komisi VIII DPR
28 PARLEMENTARIA EDISI 100 TH. XLIII, 2013
