Page 26 - MAJALAH 100
P. 26

baik beras, ikan, maupun daging sapi. Kebijakan
          impor pangan—haruslah selektif dan hanya untuk
          menambah cadangan pangan nasional (stock). Salah
          besar apabila kebutuhan konsumsi pangan sehari-hari
          bergantung kepada impor.

           Politik pangan juga perlu mengembangkan strategi
          diversifikasi (konsumsi) pangan, agar ketergantungan
          pada beras semakin kecil serta dapat meredam gejolak
          harga beras di pasar apabila terjadi paceklik dan
          bencana alam. Pemerintah masih belum maksimal dan
          tidak optimal mengembangkan diversifikasi pangan,
          karena demand terhadap pangan non-beras masih
          relatif kecil dibandingkan beras. Padahal strategi
          diversifikasi pangan bertujuan untuk meningkatkan
          gizi pangan masyarakat. Selain itu, kebijakan
          diversifikasi pangan merupakan strategi dari kebijakan
          substitusi impor guna mengurangi impor beras dari
          luar. Pengembangan produksi pangan non-beras
          tidak hanya untuk memenuhi pasar domestik dan
          memperkaya keragaman pangan, tetapi kelebihan
          produksi dapat diekspor ke pasar internasional untuk
          menghasilkan devisa bagi negara.
           Sebagaimana disebutkan di atas, tantangan pangan
          ke depan juga dihadapkan pada kecenderungan
          “perebutan” sumber-sumber pangan dunia
          untuk kepentingan pengembangan energi non-
          fossil. Saat ini, beberapa negara di dunia sedang
          mengembangkan energi bio-fuel/bio-diesel yang
          bersumber dari komoditas pertanian, seperti Tebu,
          Minyak Sawit (CPO), Ubi Kayu (Tapioka), Jagung,
          dan lain-lain. Oleh karena itu, Negara sangat
          berkepentingan untuk “memproteksi” sumber daya
          pertanian yang ada tidak hanya untuk menjamin
          ketersediaan pangan (food availability) yang cukup
          dan menjaga ketahanan pangan, tetapi untuk
          kepentingan nasional yang lebih besar di kemudian
          hari.

           Untuk mewujudkan politik pangan yang
          berorientansi kepentingan nasional, maka aspek
          kelembagaan pangan sangat penting, baik dari
          aspek sistem manajemen dan operasional, konsep,
          serta strategi yang hendak ditempuh maupun aspek
          koordinasi dan komunikasi antar-lembaga. Apapun
          lembaga yang mengurus pangan saat ini apabila
          demi kepentingan bangsa dan Negara yang lebih
          besar, maka masyarakat akan merasa aman, damai,
          dan sejahtera dengan terjaminnya ketersediaan dan
          keterjangkauan komoditas pangan dari kuantitas dan
          kualitas.










          26  PARLEMENTARIA  EDISI 100 TH. XLIII, 2013
   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31