Page 30 - MAJALAH 100

PENGAWASAN

Sistem Rujukan Efektif Jika

SJSN Konsisten Dijalankan

Sistem pelayanan kesehatan yang bagus adalah memakai sistem rujukan, rujukan tingkat
pertama, kedua dan ketiga. Kalau tidak dalam suasana darurat, harus lewat tingkat pertama
dulu, kecuali kalau darurat itu langsung ke rumah sakit.

ada tingkat pertama bisa ser ta dengan membayar iuran, iuran dimana semua orang wajib
Puskesmas, dokter umum tergantung dari besarnya peng- bayar iuran, kalau tidak mampu
i
b
P a dokter keluarga. hasilan. Tapi manfaat yang diterima maka dibayarkan oleh pemerintah
s
Semuanya disaring dulu, periksa terutama manfaat medis atau melalui APBN.
dulu, kalau pemeriksaan dokter man faat kedokterannya sama.
tingkat pertama perlu dirujuk, Subsidi silang akan berada di badan Dijelaskan, rakyat wajib mengi-
dikirim surat rujukan. Tindakannya ini, disebut Badan Jaminan Sosial kuti program ini, kalau menolak
berjenjang, tidak semua orang Kesehatan (BPJS) Kesehatan akan dapat sanksi sosial. “Masak gak
langsung dirujuk ke Rumah Sakit dibentuk Januari 2014, sebagai mau, kalau sakit sampai operasi
(RS). Intinya jangan dibuat RS transformasi dari PT Askes. jantung berapa biayanya, Rp 100
sebagai pasar, kecuali darurat. juta minimal” katanya. Misalnya
penghasilan 5 juta, gaji pokok 1
Sistem rujukan bisa berjalan kalau juta setiap bulan dipungut 5%nya
system pembayaran kesehataannya atau sebesar 50 ribu. Misalnya
lewat mekanisme pihak ketiga, anggota keluarga 5 maka 5x50
Jadi disini lewat asuransi sosial, ribu= rp 250 ribu/bulan. Bagi
sekarang ini out of pocket atau yang punya majikan sharing atau
keluar dari kantong pasien sendiri, pemerintah yang memberikan.
itu masih kurang beradab. “Ini Sharingnya bisa 3:2, 3 pemerintah
yang harus kita benahi, maka pada dan dua pekerja atau 4:1,
1 Januari 2014 akan berlaku Sistem
Jaminan Sosial Nasional termasuk “Kemungkinan hanya bayar
di dalamnya jaminan kesehatan, 100 ribu dan pemerintah 150
yang harus dijalankan secara ribu (majikan) lalu dapat kartu
konsisten,” ungkap anggota Komisi portabilitas berlaku lintas nasional,
IX DPR dr. Surya Chandra Surapaty, lintas daerah dan lintas pekerjaan,”
MPH, Ph.D. tandas Surya Chandra.
Terjadi perubahan badan hukum
Dikemukakannya, Jaminan dari badan hukum privat PT Pesero, Karena amanat UU, maka harus
Kese hatan Sosial Nasional ini menjadi badan hukum publik dilaksanakan, kalau nggak mau

diselenggarakan menurut prinsip milik rakyat Indonesia. Nanti PT pemerintah melanggar UU. Nanti
asuransi sosial dan prinsip Askes akan berubah status badan PT Askes akan berubah menjadi
equitas atau kesetaraan. Artinya hukum dan namanya menjadi BPJS BPJS Kesehatan. Tanggungjawab
setiap orang wajib menjadi pe- Kesehatan. Dialah yang mengelola dari Menkes adalah memperbaiki

30 PARLEMENTARIA EDISI 100 TH. XLIII, 2013