Page 37 - MAJALAH 100

Menyinggung soal pemekaran wilayah yang akhir- kewilayahan yang bersifat lintas pelaku dan
akhir ini sering terjadi, Dimyati menanggapi hal itu sektor pembangunan, serta perbaikan hubungan
sebagai penyebab makin bertambahnya daerah kelembagaan antar instansi pemerintah secara vertikal
tertinggal karena semua kabupaten yang dimekarkan maupun horizontal.
masuk dalam kategori daerah tertinggal dan itu
berkaitan langsung fiskal negara. Saat ini, kata Sunardi, definisi daerah tertinggal
yang secara formal digunakan oleh pemerintah adalah
“Jangankan dana itu mengalir langsung untuk rakyat daerah yang masyarakat serta wilayahnya relatif
dalam bentuk program-program. Malah yang terjadi kurang berkembang dibandingkan dengan daerah lain
triliunan dana APBN dihabiskan untuk membangun dalam skala nasional.
kantor bupati dan kantor dinas terkait. Rakyat tetap
saja miskin,”kata politisi dari PPP itu. Definisi mempengaruhi sasaran percepatan
pembangunan, sehingga satuan kewilayahan perlu
Sementara itu, Wakil Ketua Baleg dari Fraksi dilihat kembali relevansinya mengingat ketertinggalan
Partai Hanura, Sunardi Ayub, mengatakan, RUU ini juga terjadi dalam satuan wilayah terkecil yaitu
diperlukan untuk mempercepat proses pembangunan pedesaan.
daerah tertinggal, mengingat jumlah
daerah tertinggal yang ada di tanah air
cukup besar.
Sunardi mengatakan latar belakang
diusulkannya RUU ini mengingat
kenyataan bahwa setiap daerah di
wilayah Indonesia memiliki potensi
dan tingkat pembangunan yang
berbeda-beda, baik secara alamiah
maupun terpola mendorong terciptanya
perbedaan kualitas pembangunan
antar daerah dan capaian tingkat
kesejahteraan dan kemakmurannya.

Selain itu, kata Sunardi, perbedaan
kualitas pembangunan dan capaian
tingkat kesejahteraan dan kemakmuran
menyebabkan terbentuknya pandangan
umum adanya daerah kategori sudah
maju dan daerah kategori tertinggal. Keberadaan Meski begitu, Sunardi mengakui, dalam rapat
daerah tertinggal menjadi persoalan dan tantangan Panja terjadi diskusi dan perdebatan yang cukup
tersendiri untuk segera diatasi baik dilakukan secara mendasar terhadap substansi dari RUU ini. Beberapa
sektoral maupun kewilayahan. substansi yang membutuhkan pembahasan
mendalam antara lain mengenai pengertian daerah
Meski Rencana Pembangunan Jangka Menengah
(RPJM) tahun 2004-2009 telah menghasilkan tertinggal, kriteria dan penentuan daerah tertinggal,
kemajuan dalam mengurangi daerah tertinggal, perencanaan percepatan pembangunan daerah
tertinggal, pelaksanaan percepatan pembangunan
namun seiring dengan pemekaran daerah, menurut
Sunardi, kemajuan daerah tertinggal relatif lambat. daerah tertinggal, pengawasan dan evaluasi serta
pembiayaan.
Selama periode RPJMN 2004-2009, dari 199
kabupaten yang dikategorikan daerah tertinggal Sebelumnya, dalam pendapat mini fraksi, juru
terdapat 50 kabupaten menjadi daerah yang maju. bicara Fraksi Partai Demokrat (FPD) Himmatul Aliyah
Setiawaty mengatakan, secara substantif RUU ini
Namun, sejalan dengan pemekaran daerah, 34 daerah
otonom baru hasil pemekaran, termasuk dalam harus secara jelas memuat definisi tentang makna
daerah tertinggal atau yang termasuk kategori daerah
kategori daerah tertinggal, sehingga total daerah
tertinggal pada tahun 2009 sebanyak 183 kabupaten. tertinggal. UU ini juga harus memuat makna kata
percepatan yang dimaksud secara jelas.
Dengan melihat kondisi itulah, kata Sunardi, DPR
memandang perlu kebijakan pembangunan daerah Secara substantif juga, percepatan pembangunan
tertinggal yang mengedepankan pendekatan daerah tertinggal harus direncanakan, tersistem dan
terstruktur dengan baik, dilaksanakan dengan baik

PARLEMENTARIA EDISI 100 TH. XLIII, 2013 37