Page 41 - MAJALAH 100

Kesehatan Jiwa. Dalam kondisi yang sekian lama jadi dilantik jadi anggota DPR saya baru disumpah jadi
anak tiri saya bisa membayangkan kreatifitas dalam spesialis. Saya nggak pernah juga bilang izin mau
direktorat itu pasti sudah ciut, gitu lo. Mau ngajuin memperjuangkan undang-undang ini, tidak juga.
apa, udah nggak kepikiran lagi. Saya dari awal ngotot UU Kesehatan Jiwa lewat Komisi
IX lebih karena saya tahu ini penting dan prosesnya
Ada kesulitan sejauh ini? itu pertama kali meng-introduce dulu, karena orang
banyak yang belum tahu, meyakinkan dulu lewat
Dalam panja ini saya selalu berusaha rapat selalu
mencarikan cara yang paling mudah buat seluruh lobi-lobi. Bahkan setelah masuk pembahasan banyak
anggota untuk paham kayak misalnya dalam yang belum paham, artinya aku harus mencari cara
agar muncul pemahaman, wah penting ini, perlu ini.
pembahasan beberapa kali ada masukan, kok gini,
kok gini, akhirnya saya bahas lagi dengan tenaga Mengejawantahkan pemikiran mereka jadi norma
hukum itu juga sulit.
ahli. Bagaimana kalau kita buat sistem cluster deh,
dikotak-kotakan masalahnya, tiap topik kelar, tiap Masyarakat juga banyak menganggap masalah
topik kelar. Saya selalu berusaha mencari cara kalau kejiwaan bukan masalah, faktanya di jalan, di
membingungkan ya udah gimana neh, caranya supaya terminal kita sering melihat orang gila. Bagi publik,
nggak bingung. ah biasa aja namanya juga orang gila, bagaimana?
Ada anggota yang mengatakan yang paham RUU Benar. Bahkan masyarakat memandang dari pada
Keswa cuman Bu Novarianti? dia membahayakan kita, dari pada dia mencelakakan
warga, kita sepakat dikurung saja. Ini disepakati.
Hehe.. andaikan bisa saya beresin tapi nggak
mungkin kan. Banyak juga masukan dari anggota Nah, yang tidak disadari kesepakatan itu adalah
yang bermanfaat. Saya hanya ide besar, itu semua kesepakatan yang disorot dunia internasional.
Indonesia itu sarat pelanggaran HAM. Itu kesepakatan
tidak cukup kalau cuman saya. Harus banyak pendapat
kayaknya masing-masing anggota membawa lho, konsensus bersama penduduk setempat itu,
konsensus keluarga dengan berbagai alasan. Gila itu
pencerahan untuk UU Keswa ini, ada psikolog, dokter
umum, semua punya andil. dikira kesurupan, gak ngerti ada akses pelayanan
kesehatan gangguan jiwa, nggak ngerti sebenarnya
Sudah berapa kali Rapat Panja? ada jaminan kesehatan. Banyak alasan, mahal lah,
capek bolak balik, dari berbagai aspek dalam kondisi
Sudah sering, sudah memanggil sejumlah nara ketidakberdayaan tersebut adalah pelanggaran
sumber. HAM, ini disorot banyak media asing. Kita tidak sadar
membuat putusan yang melanggar HAM. Dalam posisi
Usul pribadi Bu Nova ini catatan tersendiri ya, ini kita tidak bisa salahkan keluarga, penduduk. Kalau
sebuah RUU diusulkan seorang anggota? gitu kita harus koreksi diri, apalagi DPR fungsinya
legislasi, kita lebih punya akses untuk memeriksa,
Saya tidak tahu. Ada yang lain tapi setahu saya tidak
dari nol. Kalau ini benar-benar dari nol, sendiri waktu meneliti, kunker untuk memastikan solusinya harus
itu. Saya ingat betul ini bulan Oktober tahun 2009 UU. Kita tidak bisa begitu saja menyalahkan.
ada rapat komisi, saya belum tahu rapat komisi seperti
apa hehe.. Kita ditanya masukan tentang RUU yang
akan jadi prolegnas. Apa lagi neh saya belum ngerti.
Ternyata pada awal masa jabatan ada penetapan
Prolegnas 5 tahun kemudian rapat lagi untuk prioritas
tahunan. Hah apa neh..., wah kalau gitu UU Kesehatan
Jiwa harus masuk kesini, itu saja pemikirannya.
Pernah janji sama konstituen?

Sebenarnya konstituen tidak mengharapkan itu juga
tapi saya merasa ini perlu diperjuangan di parlemen.
Atau janji ke sesama kolega?

Kolega gak juga. Saya akhirnya secara tidak sengaja
memunculkan indikator kerja di parlemen untuk diri
saya sendiri, jadi saya membuat janji saya sendiri
yang saya perkenalkan ke konstituen. Kalau kolega
tahun 2009 saya belum dokter spesialis pas mau

PARLEMENTARIA EDISI 100 TH. XLIII, 2013 41