Page 55 - MAJALAH 100

Perhubungan Provinsi dan Kabupaten atau kota, dinilai masih memiliki sejumlah kelemahan.
Civitas Akademika Universitas Udayana Bali, Civitas
Akademika Politeknik Negeri Bali, Civitas Akademika “Saya memberi contoh pada kasus ambruknya
Universitas Mahasaraswati Denpasar, Civitas jembatan Kutai Kartanegara, Kaltim dengan aturan
Akademika Universitas Warmadewa dan stakeholder yang ada sekarang aparat hanya dapat menjerat
terkait. Sementara di Kaltim pertemuan dihadiri kontraktor terkait perawatan padahal dalam investigasi
Gubernur, Walikota Balikpapan, Dinas Pekerjaan Umum yang dilakukan ditemukan kelemahan sejak tahap
dan Civitas Akademika dari berbagai Perguruan Tinggi perencanaan,” tandas Mulyadi. Masalah lain yang
di provinsi yang kaya dengan hasil tambang ini. belum diatur dalam UU yang lama diantaranya
lemahnya daya saing pelaku usaha konstruksi
Cermati Aspirasi Tolak Badan Baru dalam RUU JK nasional sebagai akibat dari liberalisasi perdagangan
jasa konstruksi dan bidang usaha berbasis ASMET
Komisi V DPR RI akan memperhatikan setiap aspirasi (Arsitektur, Sipil, Mekanikal, Elektrikal dan Tata
yang disampaikan publik terkait pembahasan RUU Lingkungan).
Jasa Konstruksi (JK). Hal ini disampaikan anggota
Komisi V Rendy Lamadjido menanggapi penolakan Kagumi Kelok 9
pembentukan Badan Akreditasitasi dan Sertifikasi
Jasa Konstruksi, satu lembaga baru yang diatur dalam Tim Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI menyambut
produk legislasi yang merupakan usul inisiatif DPR positif perkembangan penyelesaian Jembatan Kelok
ini. “Saya sudah perkirakan masyarakat konstruksi Sembilan di Kabupaten Limapuluhkota, Sumbar yang
akan menolak badan baru ini karena banyak sekali menghubungkan Provinsi Sumbar dan Riau. Karya
kepentingan oknum dalam proses sertifikasi terutama konstruksi yang 100 persen dilakukan anak bangsa
masalah dana. Kita di DPR bersama pemerintah akan ini dijadwalkan dapat diresmikan Presiden SBY tahun
memikirkan jalan terbaik,” kata Rendy. ini. “Melihat perkembangan terkini saya optimis
selesai akhir tahun ini. Kami mengawal proyek ini
Politisi PDIP ini mengusulkan jalan tengah masalah dengan dekresi sebagai pimpinan terus meyakinkan
kewenangan sertifikasi yaitu tetap diberikan kepada pemerintah agar Jembatan Layang Kelok 9 ini harus
Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional diselesaikan. Bagi saya ini adalah karya anak bangsa
(LPJKN). Akan tetapi ia memberi penekanan, peran ini yang perlu diapresiasi, design dan pelaksanaan oleh
bukan diberikan pada dewan tetapi badan pelaksana. anak bangsa sendiri,” kata Mulyadi wakil rakyat dari
Sebelumnya dalam focus group discussion Elfrizal dari dapil Sumbar II ini.
LPJK Sumbar menyebut pembentukan badan baru
tidak sesuai dengan semangat revisi UU no. 18/1999 Ia menambahkan pembangunan jembatan dimulai
yang ingin membenahi LPJK sehingga dapat bersaing setelah memperhatikan kemacetan arus lalu lintas
di pentas global. “Kami menyadari UU yang ada di kawasan bukit terjal ini, terutama pada masa
punya kelemahan, tetapi seyogyanya semangat revisi liburan dan hari-hari besar. Tahapan pembangunan
yang dipersiapkan DPR ini untuk memperkuat LPJK,” dimulai pada tahun 2003 dan pada 2012 dilakukan
tandasnya. percepatan. Total anggaran yang telah dikucurkan
Rp.583.536.260.000,-
Baginya selama ini LPJK telah tumbuh menjadi
lembaga yang mandiri karena kewenangan Sementara itu Kepala BP Konstruksi Hediyanto
mengeluarkan sertifikasi. Apabila itu dicabut Husaini menjelaskan pembangunan konstruksi
bagaimana 4 tugas lain yaitu pendidikan, pelatihan, dilakukan diarea sempit, bukit terjal dengan tingkat
pengembangan dan penelitian dapat dilaksanakan kesulitan yang cukup tinggi. Rancang bangun
karena sejauh ini tidak ada dukungan anggaran dari menurutnya juga memperhatikan wilayah yang
pemerintah. termasuk area gempa. “Sebenarnya Jepang pernah
menawarkan bantuan dengan keyakinan 3 tahun
Tuntas Tahun Ini bisa selesai tetapi dengan syarat sejumlah bahan
konstruksi dibawa dari negaranya. Terus kita berfikir
RUU Jasa Konstruksi yang mendapat perhatian kalau dibantu asing Indonesia dimana. Akhirnya
pelaku bisnis jasa kostruksi ini diharapkan dapat tuntas kita putuskan tidak ada tangan asing terlibat,
dalam masa sidang tahun 2013. Hal ini penting untuk pembangunan ini adalah karya bangsa Indonesia asli,”
mendukung perkembangan sektor jasa konstruksi imbuh Hediyanto.
yang tahun lalu tercatat sebagai penyumbang keenam
terbesar PDB (Produk Domestik Bruto). RUU yang Jembatan Layang Kelok 9 memang mempunyai
merupakan usul inisiatif DPR ini adalah revisi dari UU tantangan konstruksi cukup rumit. Berada diantara
No.18 tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi. Produk jejeran bukit barisan dengan ketinggian 1.000 meter
legislasi yang diselesaikan pasca reformasi tersebut diatas permukaan laut, di lahan terjal dan sempit.

PARLEMENTARIA EDISI 100 TH. XLIII, 2013 55