Page 54 - MAJALAH 100

KUNJUNGAN KERJA

Ketua Komisi V Mulyadi, Wakil Ketua Komisi V DPR RI terlihat bersemangat memasuki ruang Gubernuran Provinsi
Laurens Bahang
Dama memimpin Sumatera Barat. Tangannya melambai menyapa hadirin para undangan yang telah memenuhi
rapat untuk ruangan, sebagian disalaminya sebagian lain cukup puas mendapat senyuman darinya. Semangat
menghimpun Mulyadi tentu tidak sulit ditebak. “Pak Gubernur tuan rumah disini, tapi sebenarnya saya juga tuan
masukan terkait
RUU Jasa Konstruksi rumah, anggaplah tuan rumah kedua,” kata Mulyadi yang memang urang awak yang dilahirkan
dengan jajaran di Kota Bukittinggi saat menyampaikan pidato, memulai Focus Group Discussion dalam rangka
Pemprov Kaltim
yang dipimpin menyerap aspirasi publik terkait pembahasan RUU Jasa Konstruksi di Sumbar beberapa waktu lalu.
Gubernur Awang
Faroek Ishak. Ia secara khusus juga menyampaikan berakhir di Mahkamah Konstitusi,”
suka cita karena dalam kunjungan ke tekannya.
Sumbar kali ini 3 pimpinan Komisi V hadir,
Laurens Bahang Dama (Ketua), Muhidin Ia mencontohkan masukan dari pakar
Mohammad Said (Waka). Kehadiran 3 yang meminta UU mengatur tanggung
pimpinan sekaligus menurutnya jarang jawab kontraktor dalam pembangunan
terjadi, ini dapat diartikan pentinya jalan. Disejumlah negara ada aturan
Sumatera Barat sebagai salah satu daerah jaminan kontraktor 5-10 tahun setelah
kunjungan wisata yang terus menggeliat pembangunan fisik selesai. Ini akan
dengan pembangunan sejumlah objek memaksa mereka untuk tidak main-main
konstruksi penting. Semangat pimpinan dalam proses pengerjaan. Komisi yang
komisi diharapkannya menular kepada membidangi masalah infrastrutur ini
para peserta diskusi agar mereka bergairah mengadakan pertemuan dengan kalangan
dalam menyampaikan masukan terkait akademisi di Sumatera Barat, Bali dan
pembahasan RUU Jasa Konstruksi yang Kaltim. Di Sumbar hadir para ‘cadiak pandai’
merupakan revisi dari UU no.18/1999 ini. dari 2 perguruan tinggi ternama yaitu
Universitas Andalas dan Universitas Bung
“Semangat yang kita kedepankan adalah Hatta.
bagaimana negara bisa hadir dalam UU ini.
Masalah krusial kita bisa bawa ke debat Sementara di Bali, Tim Kunker
publik untuk mencari titik temu. Kita tidak mengadakan pertemuan dengan
ingin UU ini kita bahas tapi kemudian Gubernur Bali, Kepala Dinas PU Provinsi
dan Kabupaten atau Kota, Kepala Dinas

54 PARLEMENTARIA EDISI 100 TH. XLIII, 2013