Page 42 - MAJALAH 122

LEGISLASI

2 RUU dalam satu tahun, ditambah Karena itu meknisme yang harus 3. Daftar RUU Kumulatif Terbuka
dengan penugasan pembahasan ditempuh,” ujar Anggota DPR RI tentang Anggaran Pendapatan
RUU kepada Pansus dan Baleg setiap dari Fraksi Partai Golkar ini. dan Belanja Negara;
tahunnya 3 RUU, maka terhadap 297 4. Daftar RUU Kumulatif Terbuka
RUU dilakukan penye leksian untuk Selain itu, dalam menentukan pro- tentang Pembentukan Daerah
masuk dalam Daftar RUU proleg- legnas maupun RUU Prioritas ini, Provinsi dan Kabupaten/Kota;
nas Tahun 2015-2019 dikisaran an- disamping ada ketentuan-ketentu- dan
gka ideal kurang lebih 150 RUU dan an yang mengikat sebagaimana di 5. Daftar RUU Kumulatif Terbuka
kurang lebih 30 RUU dalam Proleg- atas, Firman selaku pimpinan panja tentang Penetapan Peraturan
nas RUU Prioritas Tahun 2015. mencoba merubah mindset anggota Pemerintah Pengganti Undang-
Baleg dalam menseleksi RUU yang Undang Menjadi Undang-Undang.
Sementara parameter yang digu- diajukan baik itu inisiatif dari DPR,
nakan Baleg dalam proses penye- Dewan Perwakila Daerah (DPD), Dijelaskan Firman dalam menen-
leksian RUU mengacu pada UU pemerintah, masyarakat dan juga tukan RUU Prioritas 2015, Baleg
Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pem- fraksi sebagaimana diatur dalam ke- juga merujuk pada tiga issue stra-
bentukan Peraturan Perundang- tentuan UU MD3 (Undang-Undang tegis pemerintahan Presiden Joko
undangan, bahwa dalam penyusu- tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD). Widodo (Jokowi) lima tahun kede-
nan daftar RUU didasarkan atas : pan. Dimana Jokowi lebih mengede-
Menurut Firman yang juga Anggota pankan pada aspek ekonomi dengan
1. perintah UUD 1945; Komisi IV DPR, hal utama yang in- indikatif persaingan global, aspek
2. perintah TAP MPR; gin dicapai Baleg adalah, Baleg ingin penegakan hukum, serta aspek ke-
3. perintah Undang-Undang lain- merubah image masyarakat bahwa tahanan keamanan dan masalah
nya; DPR jangan dikonotasikan sebagai moralitas bangsa.
4. Sistem perencanaan pemba- sebuah pabrik Undang-Undang.
ngunan nasional; Oleh karena itu di RUU
5. Rencana Pembangunan Jangka “Pabrik itu konotasinya bisa mem-
Panjang Nasional; produksi suatu barang atas pesan- Prioritas 2015 ada RUU
6. Rencana Pembangunan Jangka an-pesanan dan kualitasnya juga yang menyangkut masalah
Menengah; sesuai dengan selera si pemesan. kebutuhan ekonomi yaitu
7. Rencana Kerja Pemerintah dan Karena salah satu tugas pokok DPR Revisi Undang-Undang
Rencana Strategis DPR, dan adalah membuat regulasi dalam
8. Aspirasi dan kebutuhan hukum bentuk Rancangan Undang-Undang Perbankan, Revisi Undang-
masyarakat. menjadi Undang-Undang,” tegas Fir- Undang BI, Revisi Undang-
man. Undang Minyak dan Gas
Selain parameter teknis substantif Bumi, serta Revisi Undang-
tersebut, digunakan pula param- Berdasarkan hasil pembahasan
eter teknis prosedural seperti ke- yang dilakukan Baleg, pemerintah Undang Sumber Daya
lengkapan Naskah Akademik dan dan DPD RI kemudian disepakati Mineral dan Batu bara
draft RUU, jumlah RUU yang men- 160 RUU dalam Daftar RUU Proleg-
jadi beban masing-masing komisi nas Tahun 2015-2019 dan RUU Pri- “Oleh karena itu di RUU Prioritas
dan adanya deskripsi konsepsi yang oritas Tahun 2015 sebanyak 37 RUU. 2015 ada RUU yang menyangkut
memuat latar belakang dan tujuan masalah kebutuhan ekonomi yaitu
penyusunan, sasaran yang ingin Selain 37 judul RUU yang disetujui/ Revisi Undang-Undang Perbankan,
diwujudkan, serta jangkauan dan disepakati sebagai RUU Prioritas Revisi Undang-Undang BI, Revisi
arah pengaturan. Tahun 2015, telah disepakati pula Undang-Undang Minyak dan Gas
5 RUU yang bersifat kumulatif ter- Bumi, serta Revisi Undang-Undang
“Dasar itulah, yang kami pakai un- buka, yaitu : Sumber Daya Mineral dan Batu
tuk menjadi sebuah parameter. bara,” terangnya.
Bagi siapapun yang mengajukan 1. Daftar RUU Kumulatif Terbuka
RUU yang akan diharmonisasi me- tentang Pengesahan Perjanjian Kemudian, lanjut Firman, terkait
lalui Baleg, harus disampaikan juga Internasional; aspek hukum ada RUU tentang Hak
naskah akademis dan draft RUU- 2. Daftar RUU Kumulatif Terbuka Paten dan Merk. Menurutnya, RUU
nya. Karena tanpa naskah akade- akibat Putusan Mahkamah Kon- ini penting dibahas karena ba nyak
mis dan draft RUU itu kami sulit. stitusi; produk-produk Indonesia yang tidak

42 PARLEMENTARIA EDISI 122 TH. XLV, 2015