Page 37 - MAJALAH 122
P. 37

ANGGARAN




































                                 Badan Usaha Milik Negara:


                                 Antara Harapan dan Realita





            ASEAN Economic Community (AEC), atau biasa disebut dengan Masyarakat Ekonomi
            ASEAN (MEA), akan bergulir pada penghujung tahun 2015 ini. Indonesia, sebagai negara
            dengan ekonomi dan jumlah penduduk yang paling besar di ASEAN, serta menguasai
            sekitar 40 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) ASEAN pun harus mengantisipasi
            persaingan dan kompetisi tinggi ini.


                   ntuk itu, Badan Usaha Milik  yang menjadi landasan hukum     sektor swasta hanya diatur oleh
                   Negara (BUMN), sebagai     BUMN, seharusnya BUMN mampu       tiga UU, yang menyebabkan swasta
            Uagent of profit dan agent of  mengatasi itu. Termasuk tantangan    menjadi lebih fleksibel. Menurut
            development, selain harus bersaing   untuk menyinergikan bisnis antar  UU, BUMN adalah badan usaha
            dengan sektor swasta dalam negeri,   BUMN itu sendiri, misalnya, BUMN   yang seluruh atau sebagian besar
            nantinya juga harus siap bersaing   Perbankan mendukung BUMN yang  modalnya dimiliki oleh negara
            dengan pihak asing yang akan  membutuhkan modal, ataupun            melalui penyertaan secara langsung
            melakukan ekspansi bisnisnya ke   BUMN tambang dan pertanian  yang berasal dari kekayaan negara
            Indonesia. Pemerintah perlu segera   mendukung BUMN Industri, dan  yang dipisahkan.  Berdasarkan
            menyusun kebijakan yang strategis,  lainnya. Bahkan, BUMN mampu     UU No 19 Tahun 2003 tentang
            sehingga visi dan misi yang diemban   membuktikan itu dengan meraih   BUMN, tujuan pendirian BUMN
            BUMN dapat terwujud dan mampu     marketer of the year oleh direktur  antara lain mengejar keuntungan,
            menghapus kesan bahwa BUMN        BUMN, dalam beberapa kali  menyelenggarakan kemanfaatan
            adalah sapi perah pemerintah, yang  pemilihan.                      umum, perintis kegiatan usaha, dan
            terlanjur melekat di masyarakat.                                    memberi bimbingan kepada peng-
                                              Setidaknya terdapat sembilan      usaha golongan ekonomi lemah,
            Di tengah keterbatasan yang dimi-  Undang-undang yang terkait dengan   koperasi serta masyarakat.
            liki  dan  banyaknya  aturan  yang   landasan hukum BUMN. Sementara,



                                                                             PARLEMENTARIA  EDISI 122 TH. XLV, 2015  37
   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42