Page 34 - MAJALAH 122

PENGAWASAN

TIM MEKANISME PENYAMPAIAN HAK MENGUSULKAN DAN MEMPERJUANGKAN PROGRAM
PEMBANGUNAN DAERAH PEMILIHAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

NO N A M A NOMOR FRAKSI NO N A M A NOMOR FRAKSI
ANGGOTA ANGGOTA
1. ARIF WIBOWO 193 PDI Perjuangan 18. Ir. E. HERMAN KHAERON, 419 PD
M.Si
2. AGUSTINA WILUJENG 174 PDI Perjuangan
PRAMESTUTI, S.S. 19. MICHAEL WATIMENA, S.E., 457 PD
3. PROF. DR. HENDRAWAN 185 PDI Perjuangan M.M.
SUPRATIKNO 20. Dr. H. SALEH PARTAONAN 460 PAN
4. ALEX INDRA LUKMAN 129 PDI Perjuangan DAULAY, M.Ag., M.Hum.,
M.A.
5. WAYAN KOSTER 210 PDI Perjuangan 21. DAENG MUHAMMAD, S.E., 475 PAN
6. SUDIN 139 PDI Perjuangan M.Si
7. ICHSAN FIRDAUS 260 PG 22. H. TOTOK DARYANTO, S.E. 489 PAN
8. Drs. H. GATOT SUDJITO, 288 PG 23. H. AGUS SULISTIYONO, S.T., 61 PKB
M.Si M.T.
9. MUHAMMAD LUTFI 298 PG 24. Dra. Hj. IDA FAUZIYAH, M.Si 73 PKB
10. BUDI SUPRIYANTO 280 PG 25. MARWAN DASOPANG 38 PKB
11. H. M. SALIM FAKHRY, S.E., 233 PG 26. Drs. H. ADANG 97 PKS
M.M. DARADJATUN
12. ENDANG SRIKARTI 275 PG 27. H. ANDI AKMAL 122 PKS
HANDAYANI, S.H., M.Hum PASULDDIN, SP.MM
13. Drs. SUPRIYANTO 370 P.GERINDRA 28. H. SYAIFULLAH TAMLIHA, 538 PPP
14. HR. MUHAMMAD SYAFI’I, 326 P.GERINDRA S.Pi. MS.
S.H., M.Hum 29. Dr. H.A. DIMYATI 514 PPP
15. H. BAMBANG RIYANTO , 357 P.GERINDRA NATAKUSUMA, S.H., M.H.,
S.H., M.H., M.Si M.Si
16. SUPRATMAN ANDI AGTAS, 388 P.GERINDRA 30. H. SYARIF ABDULLAH 29 P. NASDEM
S.H., M.H. ALKADRIE, S.H., M.H.
17. RINTO SUBEKTI, S.E., M.M. 425 PD 31. H. DADANG RUSDIANA, S.E., 551 P.HANURA
M.Si

DPR Kembali Bentuk Timwas TKI

Tim Pengawas DPR RI terdahap Perlindungan Tenaga
Kerja (Timwas TKI) memiliki tugas utama yakni meng-
awasi dan memantau perlindungan TKI di luar negeri.
Butuh fungsi pengawasan yang ketat terhadap kinerja
Kementerian Ketenagakerjaan berikut Badan Nasional
Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia
(BNP2TKI).

“Selama ini sudah dilakukan pengawasanpun masih
terjadi banyak masalah, maka untuk periode ini tidak
boleh terjadi,” kata Anggota Komisi IX Irma Suryani.

Menurutnya, persoalan TKI sampai saat ini belum bisa
diselesaikan, dan terus terjadi, baik itu TKI illegal, pe-
nempatan yang tidak sesuai, gaji tidak terbayarkan, do-
kumen palsu dan lain sebagainya. Banyak sekali perma-
salahan yang terjadi, sangat krusial Pemerintah harus
segera menerapkan standard upah minimum di Negara
tujuan.

Maka harus melihat akar masalah yang ada yaitu, tidak
ada komitmen perlindungan Pemerintah kepada TKI. dari data terbut dapat diketahui TKI yang bermasalah
“Pengawasan harus betul-betul melekat dan tepat. dan yang harus diselesaikan,” ujar Irma Suryani dari
Harus ada keterbukaan data TKI per 6 bulan, sehingga Fraksi Partai Nasdem.

34 PARLEMENTARIA EDISI 122 TH. XLV, 2015