Page 36 - MAJALAH 122
P. 36
PENGAWASAN
TIM PEMANTAU DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TERHADAP PELAKSANAAN
UNDANG-UNDANG TERKAIT OTONOMI KHUSUS ACEH, PAPUA, DAN KEISTIMEWAAN DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA
NO N A M A NOMOR FRAKSI NO N A M A NOMOR FRAKSI
ANGGOTA ANGGOTA
1. KOMARUDIN WATUBUN 230 PDI Perjuangan 17. Ir. FANDI UTOMO 428 PD
2. WILLY M. YOSEPH 220 PDI Perjuangan 18. DR. Ir. BAHRUM DAIDO 452 PD
3. SIRMADJI 199 PDI Perjuangan 19. H. MUSLIM AYUB, S.H., 458 PAN
M.M.
4. TAGORE ABUBAKAR 124 PDI Perjuangan
20. H. A. HANAFI RAIS, S.IP., 486 PAN
5. BUDIMAN SUDJATMIKO 182 PDI Perjuangan MPP
6. DIAH PITALOKA 154 PDI Perjuangan 21. H. JAMALUDDIN JAFAR, 505 PAN
7. SITI HEDIATI SOEHARTO, 281 PG S.H., M.H.
S.E. 22. H. IRMAWAN, S.Sos, M.M. 37 PKB
8. H.M. SALIM FAKHRY, S.E., 233 PG 23. PEGGI PATRICIA PATTIPI 83 PKB
M.M.
24. H.M. NASIR DJAMIL, S.Ag. 84 PKS
9. Pdt. ELION NUMBERI, STH 322 PG
25. MUHAMMAD YUDI 123 PKS
10. H. FIRMANDEZ 234 PG KOTOUKY
11. AGUNG WIDYANTORO, 279 PG 26. H. MOH. ARWANI 523 PPP
S.H., M.Si THOMAFI
12. FADHLULLAH 324 P.GERINDRA 27. Drs. H. ANWAR IDRIS 500 PPP
13. MOHAMAD HEKAL, MBA 361 P.GERINDRA 28. Prof. Dr. BACHTIAR ALY, 1 P. NASDEM
M.A.
14. ANDIKA PANDU 363 P.GERINDRA
PURAGABAYA, S.Psi., 29. SULAEMAN L HAMZAH 36 P.NASDEM
M.Si., M.Sc.
30. Dr. RUFINUS 546 P.HANURA
15. ROBERTH ROUW 396 P.GERINDRA HOTMAULANA
16. SAAN MUSTOPA, M.Si 418 PD HUTAURUK, S.H., M.M.,
M.H.
tang Pemerintahan Aceh yang belum terselesaikan. Terkait dengan, pemantauan UU No.21 Tahun 2001
tentang Otnomi Khusus Bagi Provinsi Papua, hal ini
Adapun berbagai peraturan turunan tersebut dianta- dalam rangka optimalisasi pelaksanaan otonomi khu-
ranya Rancangan Peraturan Pemerintah tentang ke- sus Papua, dengan beberapa prioritas yaitu pemanta-
wenangan Pemerintah yang bersifat nasional di Aceh, pan ketahanan pangan dan pengurangan kemiskinan,
Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan,
Bersama Minyak dan Gas Bumi di wilayah kewenangan peningkatan pelayanan kesehatan, peningkatan in-
Aceh, Rancangan Peraturan Presiden tentang Pengali- frastruktur dasar guna meningkatkan aksesibilitas di
han kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional Aceh wilayah terpencil, pedalaman, dan perbatasan Negara.
dan Kantor pertanahan Kabupaten/Kota menjadi per- Serta perlakuan khusus bagi pengembangan kualitas
angkat daerah Aceh dan perangkat daerah Kabupaten/ sumber daya manusia putra-putri asli Papua.
Kota, Pembentukan lembaga Peradilan HAM, Pemben-
tukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Untuk UU Keistimewaan DIY, dibentuk berlandaskan
pada asas pengakuan atas hak asal-usul, kerakyatan,
Selain itu, Prioritas lainnya adalah mengawasi pelaksa- demokrasi, ke-bhinneka-tunggal-ika-an, efektivitas
naan dana otonomi khusus (otsus). Patut diketahui, pe- pemerintahan, kepentingan nasional, dan pendayagu-
runtukan dana otsus sebagaimana diatur oleh Undang- naan kearifan lokal.
Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh
diprioritaskan untuk membangun sector infrstruktur, Adapun maksud keistimewaan DIY sebagaimana ter-
ekonomi rakyat, pengentasan kemiskinan, pendidikan, tuang dalam UU ini diterjemahkan dalam 5 hal yakni
social, dan kesehatan. tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas, dan we-
wenang Gubernur dan Wakil Gubernur, kelembagaan
Tim Pemantau juga memandang perlu untuk meng- Pemerintah Daerah DIY, kebudayaan, pertanahan; dan
awasi pelaksanaan kebijakan lain yang menyangkut tata ruang.(as) Foto: Naefurodji, Andri/Parle/HR
kesejahteraan rakyat Aceh, seperti pembangunan Ka-
wasan Pelabuhan Bebas Sabang dan Pengelolaan sum-
ber daya alam Aceh.
36 PARLEMENTARIA EDISI 122 TH. XLV, 2015
