Page 41 - MAJALAH 122

LEGISLASI
PROLEGNAS

2015-2019

Rapat Paripurna DPR RI 9 Februari 2015 telah menetapkan 160 Rancangan Undang-Undang (RUU) dalam
daftar RUU Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Tahun 2015-2019 dan 37 RUU Prioritas Tahun 2015.

UU Prolegnas Tahun 2015- Dari usulan 324 RUU tersebut, ter- sendiri didalam RUU Penyeleng-
2019 dan RUU Prioritas Tahun dapat beberapa RUU yang memiliki garaan Ibadah Haji dan Umroh. Jadi
R2015 tersebut merupakan ha- kesamaan judul atau kesamaan sub- tidak perlu undang-undang sendiri.
sil koordinasi Badan Legislasi DPR stansi sehingga setelah dilakukan
RI (Baleg) dengan Menteri Hukum kajian secara mendalam tinggal 297 “Ini juga dalam rangka meminimize
dan HAM serta DPD RI. RUU. terhadap masalah banyaknya RUU,
nanti malah justru pemerintah itu
Atas penetapan prolegnas ini, DPR “Setelah dikompilasi dan dihar- menjadi sulit untuk mengimple-
banyak mendapat apresiasi dari monisasi maka ada beberapa RUU mentasikannya. Karena walau
masyarakat. DPR dinilai sudah mu- yang memiliki persamaan-persa- ba gai manapun Undang-Undang
lai realistis didalam masalah pem- maan. Kemudian juga ada RUU yang yang telah diundangkan di DPR,
bahasan RUU. Target prolegnas irisannya sama sehingga mungkin bagaimana aplikasinya di lapangan,
dinilai cukup realistis karena jika bisa digabungkan,” kata Ketua Pani- dan bagaimana implementasinya
dibagi rata setiap komisi di DPR tia Kerja Prolegnas Firman Subagyo menjadi tanggung jawab pemerin-
akan me rampungkan 2 RUU setiap kepada Parlementaria. tah,” papar Firman yang juga Wakil
tahunnya. Kini, masyarakat tinggal Ketua Baleg DPR.
menunggu bagaimana kualitas RUU Dicontohkan Firman, RUU tentang
yang dihasilkan DPR. penyelengaraan ibadah haji dan “Jangan sampai DPR itu membuat
umroh dimana juga mengatur ten- sebuah RUU terus kemudian setelah
Pada tahap penyusunan Polegnas tang masalah keuangan dan tabu- menjadi Undang-Undang peme-
Tahun 2015-2019 dan RUU Prioritas ngan. Namun ada juga yang men- rintah tidak melaksanakan. Sanksi-
Tahun 2015 ini, Baleg telah meneri- gusulkan RUU Tabungan Ibadah sanksi ini juga harus diatur karena
ma usulan sebanyak 324 RUU. Se- Haji dan Umroh. Maka terhadap selama ini memang tidak ada sanksi
banyak 155 RUU usulan dari Komisi, RUU ini, Baleg satukan didalam yang mengikat,” pungkasnya.
Fraksi, dan lembaga/masyarakat, RUU Penyelenggaraan Ibadah Haji
84 RUU dari pemerintah, dan 8 RUU dan Umrah. Hal yang me ngatur Firman menambahkan, memper-
dari DPD. tentang keuangan dan tabu ngan timbangan setiap Komisi DPR hanya
haji sudah diatur didalam Bab ter- dapat mengusulkan paling banyak

PARLEMENTARIA EDISI 122 TH. XLV, 2015 41