Page 43 - MAJALAH 122

dipatenkan dan tidak mempunyai Undang-Undang dimana letak ke- tervensi asing terhadap suatu RUU,
hak merk namun akhirnya dipaten- salahan. Sehingga ini semua harus Firman menyatakan di negara
kan oleh para pelaku usaha di luar menjadi rujukan pertama tentunya manapun hal ini terjadi. Karena
negeri. stabilitas didalam satu regim atau memang politik itu tidak bisa di-
pemerintahan. Ketika ekonomi kita pisahkan dengan ekonomi. Ekonomi
Sementara dari aspek ketahanan ke- stabil, keamanan stabil, hukum tentunya memerlukan sebuah pa-
amanan dan penegakan hukum, Fir- ditegakkan. Maka masyarakat itu yung hukum.
man menegaskan, ini juga pen ting. akan menikmati yang namanya ke-
Pasalnya, akhir-akhir ini kita sangat sejahteraan lahir dan batin,” papar “Saya tidak pernah mendapatkan
prihatin terhadap kejadian kedua ka- Firman. satu bukti yang eksplisit, tapi di-
linya antara Cicak dan Buaya. dalam implementasi itu memang
Kini prolegnas sudah ditetapkan, akhirnya kita menyadari, oh ya be-
“Setelah melihat diskusi yang di- tinggal tugas kewenangan Baleg tul. Contoh Undang-Undang Per-
lakukan oleh publik, kemudian ma- untuk segera mensosialisasikannya bankan, dimana perbankan nasional
sukan dari masyarakat, tentunya kepada publik. kita itu sudah bisa dibeli sahamnya
ini harus ada penyempurnaan-pe- sebanyak-banyaknya oleh asing. Ini
nyempurnaan atau revisi terhadap “Tentunya agar publik juga tahu berbahaya sekali, belum lagi Un-
beberapa undang-undang yang ter- bahwa tidaklah mudah didalam me- dang-Undang lainnya,” ungkap Fir-
kait dengan masalah domain hukum nyusun RUU menjadi sebuah payung man.
tadi,” ujar Firman. hukum. Dimana payung hukum ini
adalah menjadi alat daripada tata Kuantitas prolegnas yang ditetap-
Namun, kata Firman, RUU yang kelola pemerintahan dan ini diper- kan DPR mendapatkan apresiasi
terkait dengan domain hukum ini tanggungjawabkan kepada negara,” dari publik, tinggal kini publik
belum bisa dilakukan ketika dua ungkapnya. menunggu kualitas daripada RUU
UU yang sangat menentukan yang yang dihasilkan DPR. Oleh kare-
menjadi rujukan dalam acara pidana Dan UU ini ketika diundangkan,
maupun acara perdata yaitu RUU lanjut Firman, harus betul-betul
KUHP dan RUU KUHAP belum se- melindungi hak-hak masyarakat
lesai. bangsa dan negara. Firman men-
egaskan, kepentingan-kepentingan
“Kalau KUHAP dan KUHP ini sudah yang terkait dengan amanat UUD
bisa diselesaikan, maka nanti efek 1945 itu menjadi sesuatu yang tidak
daripada dua RUU ini sudah diun- boleh ditawar.
dangkan kita akan menyempur-
nakan Undang-Undang Kejaksaan, “Oleh karena itu apabila ada Un-
Undang-Undang Kepolisian Repu- dang-Undang yang sekarang ini
blik Indonesia, Undang-Undang banyak dikritisi masyarakat
KPK, Undang-Undang Peradilan. karena berpihak kepa-
Itu harus kita revisi, kita sesuaikan da kepentingan asing,
semua disitu,” terang politisi Dae- maka itu akan men-
rah Pemilihan Jawa Tengah III ini. jadi prioritas utama
didalam pemba-
Firman menambahkan, terkait ma- hasan termasuk
salah ketahanan ini, dirinya juga revisi. Kalau itu
melihat bahwa akhir-akhir ini tidak, berar ti
sering terjadi konflik antara TNI DPR melanggar
dan Polri, kemudian banyaknya konstitusi kita,”
anggota TNI yang karena mungkin tandasnya.
masalah kesejahteraannya kurang
baik terus kemudian melakukan M en g en a i
tindak pidana kejahatan. masalah
in-
“Ini semua harus kita kupas dalam

PARLEMENTARIA EDISI 122 TH. XLV, 2015 43