Page 39 - MAJALAH 122

PERKEMBANGAN LABA BERSIH B U M N d i - yang lebih baik dalam penerimaan
DAN BAGIAN LABA BUMN (RP TRILIUN) m i nt a u nt u k pemerintah.
meng ut a m a k a n
p ro d u k d a l a m BUMN Dituntut Transparan dan
Laba Bersih Bagian Laba BUMN
negeri. Akuntabel

151 154 Selain memberikan Hasil pemeriksaan BPK dapat
139 PMN, peme rintah menjadi salah satu indikator ba-
122 juga mengeluarkan gaimana suatu entitas baik entitas
87 101 k e b i j aka n pemerintah maupun BUMN dalam
p e n ur una n mengelola keuangannya. Adanya

26,1 30,1 28,2 30,8 34 40 payout ratio bagi temuan BPK menunjukkan bahwa
BUMN. Sebagai
entitas tersebut memiliki kelemahan
contoh di sektor dalam tata kelola keuangannya.
2009 2010 2011 2012 2013 2014 perbankan, pada Kelemahan tersebut mencakup kele-
tahun 2015 ter- mahan sistem pengendalian intern
Sumber: LKPP 2013
dapat penurunan maupun ketidakpatuhan terhadap
p a y o u t r at i o . ketentuan peraturan perundangan
Sebagai mitra kerja dari Kemen- Payout ratio adalah perbandingan yang berlaku.
terian BUMN, Komisi VI memberikan antara deviden dengan laba bersih.
setidaknya delapan catatan terkait Pengurangan payout ratio bertujuan BUMN merupakan badan usaha
dengan pemberian PMN kepada untuk memberikan modal kepada dimana didalamnya ada kontribusi
42 BUMN itu. Pertama, Komisi VI BUMN dalam melakukan investasi penyertaan modal pemerintah.
merekomendasikan tindak lanjut capital expenditure. Dalam jang- Untuk itu BUMN dituntut trans pa-
dan penyelesaian temuan BPK RI. ka menengah dan panjang, pening- ran dan akuntabel dalam mengelola
Berikutnya, merekomendasikan katan investasi diharapkan mam- keuangannya. Namun, dalam prak-
kepada Kementerian BUMN untuk pu meningkatkan laba bersih tiknya, ternyata terdapat beberapa
meningkatkan fungsi pembinaan perusahaan di tahun-tahun beri- temuan BPK di tubuh BUMN.
kepada BUMN penerima PMN untuk kutnya. Peningkatan laba bersih
memenuhi pengaturan dan tata perusahaan diharapkan mampu Mengutip laporan Ikhtisar Hasil
kelola keuangan yang baik sesuai meningkatkan kontribusi BUMN Pemeriksaan Semester (IHPS) I
dengan ketentuan dan peraturan terhadap penerimaan negara. tahun 2014 oleh BPK terkait hasil
perundang-undangan. Pemeriksaan Dengan Tujuan
Investasi capital expenditure diha- Tertentu (PDTT) terhadap 23 objek
Catatan berikutnya, dana PMN tidak rapkan mampu member ikan BUMN, ditemukan 180 kelemahan
boleh digunakan untuk membayar kon tribusi pada pencapaian ke- sistem pengendalian internal (SPI)
utang perusahan peneriman daulatan energi, kedaulatan pangan, dan 254 kasus ketidakpatuhan
PMN. Kemudian, penggunaan pembangunan infrastruktur dan terhadap peraturan perundangan
PMN dilakukan dan harus dicatat maritim. Pengurangan payout ratio senilai Rp2,71 triliun. Dari temuan
dalam rekening terpisah. Komisi VI diharapkan tidak menurunkan itu pula, BPK beranggapan 117 kasus
menekankan, BUMN penerima PMN semangat BUMN
harus menerapkan Good Corporate dalam mencapai PERKEMBANGAN LABA BUMN
Governance (GCG). target keuangan DAN PERSENTASE LABA BUMN
y a n g hend a k TERHADAP TOTAL PENERIMAAN
NEGARA TAHUN 2009-2014
Kemudian, Komisi VI memberikan dicapai, sehingga 45,000.0 3.5
catatan dilakukan pengawasan perlu adanya ba- 40,000.0 3
secara ketat atas penggunaan PMN t a s a n w ak tu 35,000.0 2.5
30,000.0
agar sesuai dengan rencana bisnis p em b er l a k u a n 25.000.0 2
yang diajukan pada Komisi VI. k e b i j aka n i n i . 20,000.0 1.5
15,000.0
Komisi VI juga membentuk Panitia S e h i n g ga p a - 10,000.0 1
Kerja Penggunaan PMN pada d a a k h i r n y a 5,000.0 0.5
0.0
BUMN. Dan yang terakhir, terkait keberadaan BUMN 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 0
pengadaan barang dan jasa dalam m a m p u m e m - Laba BUMN (Miliar Rupiah) Persentase laba terhadap pendapatan
menggunakan PMN, Kementerian berikan kontribusi Sumber: LKPP 2013

PARLEMENTARIA EDISI 122 TH. XLV, 2015 39