Page 44 - MAJALAH 122
P. 44
LEGISLASI Ketua Baleg Sareh Wiyono saat Paripurna Penetapan Prolegnas 2015
nanya Firman mengharapkan akan mengumumkan mana RUU revitalisasi. Salah satunya adalah
dan menghimbau kepada seluruh yang diajukan oleh Komisi-komisi meningkatkan kinerja dan tentunya
Komisi-komisi di DPR agar betul- yang tidak sesuai itu akan di update sudah diawali dengan penyusunan
betul didalam pembahasan RUU setiap saat melalui website par- prolegnas yang sangat realistis. Ini
nanti mengedepankan kualitas dan lemen. Hal ini dimaksudkan agar sudah menjadi perwujudannya.
transparansi kita buka selebar-le- komisi-komisi juga bertanggung
barnya. jawab secara moral,” tandasnya. Firman juga berharap, publik dapat
memahami bahwa DPR bukanlah
Firman berpesan, didalam pemba- “Dan Pimpinan DPR juga dapat pabrik UU, tetapi DPR adalah mem-
hasan tentunya baik komisi, baleg, mempertanggungjawabkan bahwa buat UU yang mengacu pada aturan-
maupun pansus harus melakukan yang namanya UU yang telah dise- aturan hukum yang ada.
sosialisasi. Karena kualitas UU ten- tujui melalui Baleg, jangan Baleg
tunya akan lebih baik ketika kita “Semangat dari Baleg adalah
bisa mendapat masukan dari kita kerja harus realistis dan
berbagai elemen masyarakat. kita be tul-betul harus bisa
meningkatkan kualitas dari-
Dengan adanya keputusan MK pada Undang-Undang. Dan
dimana DPD RI juga dilibat- Undang-Undangnya adalah
kan dalam pembahasan RUU, yang menjadi sebuah ke-
menurut Firman ini merupakan butuhan, jangan membuat
suatu kerjasama yang baik di- Undang-Undang atas dasar
dalam membuat sebuah payung pesanan,” pungkasnya.
hukum agar kualitasnya lebih
baik. Jangan sampai nanti justru Dan yang tidak kalah pen-
keterlibatan ba nyak orang kua- ting, lanjut Firman, adalah
litasnya menjadi rendah. didalam masalah RUU ini
yang disalahkan, atau pimpinan DPR baik mulai dari prolegnas mau-
Firman optimis target Prolegnas yang disalahkan tapi tanggungja- pun nanti setelah menjadi UU, DPR
2015-2019 dapat tercapai. Oleh wab pada semua yang meng usulkan juga bertanggung jawab terhadap
karena itu, ia minta kepada seluruh RUU, termasuk pemerintah,” tam- sosialisasi kepada publik. Karena
anggota dewan, untuk RUU yang bah Firman. sebuah RUU yang menjadi UU ini
betul-betul siap dibahas menjadi me ngandung konsekuensi, dimana
skala prioritas. “Dan kesiapan itu Kemudian didalam penentuan panja konsekuensinya adalah sanksi-
betul-betul artinya Naskah Aka- legislasi atau panja pembahasan sanksi hukum. Ketika ada sanksi
demik dan draftnya ada. Dan jangan Undang-Undang itu menurutnya pidana yang mengikat, sanksi per-
membahas UU yang sifatnya sulit jangan sampai diganti di tengah ja- data yang mengikat, ini tentunya
untuk diselesaikan,” tandasnya. lan istilahnya onoff. Kadang-kadang harus dilakukan seadil-adilnya ke-
aktif dan kadang-kadang tidak aktif pada masyarakat.
Namun satu yang Firman khawa- atau sebaliknya sudah ditetapkan si
tirkan yaitu tentang masalah waktu. A di tengah jalan digantikan si B. Terhadap UU yang telah disahkan,
Karena kinerja DPR saat ini dalam 1 Firman mengingatkan, agar pemer-
tahun masa persidangan 5 kali re- Hal tersebut, tegas Firman, akan intah menjalankan amanat UU itu
ses. Kemudian, pembahasan RUU merubah sistem pembahasan. secara baik dan benar, serta kon-
biasanya bisa diselesaikan 2 masa Karena orang baru kembali lagi sisten. Karena UU itu dibahas dalam
sidang, saat ini bisa diperpanjang 3 menggunakan haknya menga- rangka mengisi kekosongan hukum
masa sidang. Ini juga bisa mempe- tas namakan fraksi padahal sudah dan mengandung konsekuensi biaya
ngaruhi. diputuskan. Ini pernah terjadi. Dan yang tinggi. UU ini dibahas dengan
kemudian, hendaknya jika sudah biaya yang tinggi ini tentunya kare-
“Oleh karena itu, sekarang ini menjadi panja harus bertanggung na ada kebutuhan hukum. Ketika
bagaimana strategi didalam pem- jawab penuh terhadap masalah ki- ada kebutuhan hukum dan peme-
bahasan RUU itu bagi komisi-komi- nerja pembahasan RUU. rintah sebagai aparatur pemerintah
si agar menjadi perhatian penuh tidak melaksanakan maka peme-
supaya target daripada legislasi ini Firman sepakat dengan anggota rintah melanggar ketentuan UU. (sc)
menjadi target bersama. Dan Baleg Baleg, bahwa Baleg harus melakukan Foto: Iwan Armanias/Parle/HR
44 PARLEMENTARIA EDISI 122 TH. XLV, 2015