Page 29 - MAJALAH 122
P. 29
PENGAWASAN
UN Tak Lagi Jadi Satu-
satunya Syarat Kelulusan
Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Kebudayaan dan Pendidikan Dasar-Menengah
memutuskan ujian nasional tidak akan lagi menjadi satu-satunya standar kelulusan siswa.
Kedepannya, UN akan memiliki fungsi sebagai pemetaan dan evaluasi. Sehingga, kelulusan
anak didik akan ditentukan oleh sekolah masing-masing.
ebijakan ini, mendapat respon positif dari ber- sekolah tiga tahun ditentukan tiga hari UN. Selama ini
bagai pihak. Tak terkecuali Dewan Perwakilan banyak pro kontra mengenai UN ini,” kata Dadang, ke-
Rakyat Republik Indonesia, khususnya Komisi tika ditemui Parlementaria di ruang kerjanya, Gedung
KX DPR, selaku Komisi yang membidangi pen- Nusantara I, baru-baru ini.
didikan, sekaligus mitra kerja Kemendikbud. Anggota
Komisi X DPR Dadang Rusdiana mewakili Komisi X DPR Dadang menambahkan, kebijakan ini pun mendapat
menyatakan, pihaknya sangat menyambut baik kebi- respon positif dari masyarakat, termasuk masyarakat
jakan Mendikbud ini. di daerah pemilihannya. Menurutnya, selama ini UN
terkesan kontroversial, dan menimbulkan pro kontra
“Komisi X sangat menyambut baik kebijakan ini, tidak di masyarakat. Ia menyanyangkan, proses belajar anak
ada lagi kontroversi UN. Dulu, UN terkesan ditakuti, didik selama tiga tahun hanya ditentukan tiga hari saja.
hingga sekolah menyelenggarakan shalat istighosah. Sehingga, UN tidak mereprentasikan prestasi siswa se-
Padahal, di dalam keagamaan kita istighosah ketika cara keseluruhan selama tiga tahun bersekolah. Pada-
ada masalah besar. Sehingga terkesan UN ini masalah hal, evaluasi bisa dilakukan kapan saja.
besar. Seakan-akan nasib anak didik itu ada di UN,
PARLEMENTARIA EDISI 122 TH. XLV, 2015 29
