Page 27 - MAJALAH 122
P. 27

Oleh: Reni Suwarso, Ph.D, Ilmuwan Politik, Direktur CEPP FISIP-UI




            Openness yang merupakan seruan    RI/I/2010-2011 tentang Penetapan   newsmaker. Publik sebagai peng-
            terhadap seluruh parlemen dunia   Pedoman Umum Pengelolaan As-      guna akan mendapatkan informasi
            untuk meningkatkan komitmen       pirasi dan pengaduan Masyarakat   yang benar, tepat dan cepat dari
            terhadap keterbukaan informasi    DPR RI. Hal ini dimaksudkan agar   first hand sources, bukan dari we-
            dan pengikutsertaan publik dalam   masukan, kritikan, keluhan dan   bsite atau sosial media  “bayangan”
            proses politik di parlemen (Open-  saran dari masyarakat terkait tu-  yang memiliki agenda tertentu yang
            ingparliament.org, 2012).         gas, fungsi dan kewenangan DPR RI   seringkali tidak benar karena ber-
                                              dapat ditampung dan                       beda posisi dengan DPR.
            Modalitas kerja                   ditindaklanjuti dengan
                                              baik. Dalam pelaksa-
            DPR sebagai parlemen modern  naannya masyarakat
            dapat dibangun dengan menggu-     juga dapat menyam-
            nakan modalitas kerja yang sudah  paikan aspirasinya
            dipersiapkan oleh DPR periode se-  secara langsung baik
            belumnya. Untuk meningkatkan      itu berupa kunjungan
            partisipasi publik dan keterbukaan   langsung maupun
            informasi, DPR 2009-2014 telah    mengirimkan delega-
            mengeluarkan Peraturan DPR RI     si, atau melalui media
            No.1 Tahun 2010 tentang Keter-    elektronik diantaranya la-
            bukaan Informasi Publik; yang     man (website) http://pengaduan.   Membangun par-
            merujuk kepada UU 14/2008 ten-    dpr.go.id maupun SMS aspirasi DPR   lemen yang mo dern
            tang Keterbukaan Informasi Pu-    RI di nomor 08119443344 yang di-
            blik. Berdasarkan data dari Pejabat  tujukan kepada alat kelengkapan   Membangun parlemen yang mo-
            Pengelola Informasi dan Dokumen-  dewan maupun opini pembaca me-    dern merupakan salah satu kerja
            tasi 
(PPID) DPR, pada tahun 2014  lalui majalah parlementaria, juga   DPR 2014-2019. Kerja yang akan
            kemarin paling tidak tercatat 511  melalui surat melalui pos yang ditu-  mewujudkan DPR yang represen-
            orang/badan/lembaga meminta       jukan kepada Ketua DPR RI dengan   tatif, DPR yang membawa aspirasi
            informasi tentang risalah rapat dan   alamat Jl. Jenderal Gatot Subroto,   publik, DPR yang melibatkan pu-
            berbagai macam informasi terkait  Senayan, Jakarta 10270.           blik dalam proses pengambilan ke-
            dengan DPR lainnya dengan jum-                                      bijakan, DPR yang mudah diakses,
            lah jenis data sebanyak 1.288 data.   Teknologi informasi digital juga su-  terbuka dan transparan, dan DPR
            Laporan persidangan yang sifatnya   dah digunakan. DPR RI sudah me-  yang menggunakan teknologi in-
            terbuka juga dipublikasikan secara   miliki website dan telah meman-  formasi digital.
            langsung melalui homepage www.    faatkan sosial media yang sesuai
            dpr.go.id.                        dengan posisi dan tanggung-jawab   Dalam rangka membangun DPR
                                              sebagai lembaga negara dan telah   sebagai parlemen modern minimal
            Sejak tahun 2011, Badan Urusan  memenuhi sebagian besar hara-       ada tiga kerja besar yang perlu di-
            Rumah Tangga (BURT) DPR RI juga   pan publik. Dengan mengunggah     siapkan. Pertama, kerja yang terkait
            telah menyusun Pedoman Umum  informasi ke dalam website dan         dengan meningkatkan partisipasi
            Pengelolaan Aspirasi dan Penga-   sosial media dengan akun resmi    publik dan keterbukaan informasi,
            duan Masyarakat sebagaimana       yang dikelola oleh DPR secara     beberapa diantaranya, adalah: 1)
            telah ditetapkan dalam Keputu-    langsung, DPR dapat menentukan    Menyusun Agenda  Setting yang
            san BURT Nomor: 08/BURT/DPR  agenda setting dan menjadi leading     menabuh genderangnya sendiri; 2)



                                                                             PARLEMENTARIA  EDISI 122 TH. XLV, 2015  27
   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32