Page 33 - MAJALAH 89

SUMBANG SARAN

an legislasi pada tahun 2011 dengan UU memerlukan waktu yang lebih dari Uniknya dalam hal ini, keseluruhan
angka 78%. Hal mengindikasikan 3 (tiga) masa sidang yang sudah dia- UU yang mengusulkan adanya komisi
adanya kebutuhan waktu yang lama, tur dalam Pasal 141 Tata Tertib DPR. atau lembaga baru merupakan usul
mencapai satu tahun atau lebih dalam Adapun contoh UU yang waktu pem- inisiatif dari DPR.
menyelesaikan satu UU. bahasannya cukum lama dan isunya Catatan Keempat, terkait dengan
Apabila melihat jumlah capai- banyak menjadi perhatian masyarakat adanya kecenderungan dalam UU ke-
an Prolegnas tahun 2011 memang adalah RUU tentang Bantuan Hukum, lompok politik-hukum yang memper-
patut diapresiasi karena lebih banyak RUU tentang Rumah Susun, RUU BPJS, besar kewenangan DPR, tidak hanya
dibandingkan dengan capaian pada dan RUU OJK. dalam arti kelembagaan saja tetapi
tahun sebelumnya (2010), yaitu se- Catatan Kedua, dalam proses per- juga partai politik dibelakangnya.
banyak 16 UU, atau mencapai 23% siapan atau pembahasan suatu RUU Ironisnya perbesaran kewenangan
dari jumlah yang direncanakan pada tidak jarang terjadi kesalahan koor- tersebut tidak berada dalam tataran
awal tahun. Namun, apabila diban- dinasi dalam internal DPR dan Peme- sistem ketatanegaraan yang baik, se-
dingkan dengan capaian dari kinerja rintah, atau hubungan antara DPR hingga cenderung terlihat memperbe-
legislasi DPR Periode 2004-2009 pada dan Pemerintah itu sendiri. Kesalahan sar di satu sisi namun memperlemah
tahun kedua, jumlah ini masih terting- koordinasi tersebut jelas menyebab- disisilainnya. Bahkan kerap bertentan-
gal jauh. Pada tahun kedua masa ja- kan proses penyiapan dan pemba- gan pula dengan kepentingan ma-
batan DPR Periode 2004-2009 berhasil hasan RUU menjadi lamban dan men- syarakat secara umum. Kondisi terse-
mengesahkan 36 UU, atau sebanding jadikan banyak waktu terbuang. Hal but bisa dilihat dari ketentuan dalam
dengan 45% dari jumlah RUU priori- ini jelas menjadi sangat merugikan, UU No. 15 tahun 2011 tentang Pen-
tas pada Prolegnas tahun 2006, yaitu terutama apabila dikaitkan dengan yelenggaraan Pemilihan Umum, yaitu
sebanyak 79 UU. Namun, patut di- catatan pertama diatas. Proses kesala- perihal keanggotaan penyelenggara
ingatkan kembali bahwa angka-angka han koordinasi ini contohnya terjadi pemilu yang boleh dari unsur partai
diatas barulah dalam tahap evaluasi dalam persiapan RUU Perlindungan politik, dan ketentuan dalam UU No.
secara kuantitas, yang tentu belum Pekerja Rumah Tangga, RUU Peruba- 8 tahun 2011 yang mengatur bahwa
bisa menjadi patokan baik atau tidak- han atas UU No. 39 Tahun 2004 ten- anggota dari Majelis Kehormatan
nya materi muatan yang terkandung tang Penempatan dan Perlindungan Mahkamah Konstitusi salah satunya
dalam UU yang telah disahkan. Tenaga Kerja Indonesia di Luar Ne- berasal dari DPR. Kedua contoh dia-
geri, dan pembahasan RUU BPJS. tas menggambarkan perbesaran ke-
B. Evaluasi Dalam Aspek Catatan Ketiga, terkait dengan wenangan DPR (dan partai politik)
Kualitas Terhadap Capaian tidak konsistennya pembentuk UU yang justru berpotensi menimbulkan
Prolegnas 2011 dalam melaksanakan komitmen untuk conflict of interest. Kecenderungan
Seperti telah dikemukakan sebe- melakukan moratorium dalam pem- pengaturan yang sama dapat pula
lumnya bahwa evaluasi dala, aspek bentukan komisi atau lembaga baru. dilihat di beberapa UU seperti UU No.
kuantitas perlu kemudian diperdalam Ada beberapa UU yanisahkan pada 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
dengan evaluasi dalam aspek kuali- tahun 2011 yang masih memunculkan Peraturan Perundang-undangan, UU
tas, baik dari segi substansi maupun usulan untuk membentuk komisi atau No. 18 tahun 2011 tentang Komisi
proses yang dijalankan. Berdasarkan lembaga baru, baik yang akhirnya ter- Yudisial, dan UU No. 23 Tahun 2011
hasil studi dan pemantauan yang di- bentuk ataupun kandas dalam pem- tentang Pengelolaan Zakat.
lakukan oleh Pusat Studi Hukum dan bahasan. Adapun contoh UU yang Pada dasarnya masih banyak
Kebijakan Indonesia (PSHK) memper- dalam pembahasannya memunculkan catatan-catatan yang bisa digali
lihatkan setidaknya 4 (empat) catatan usul untuk membentuk lembaga baru dalam aspek kualitas ini, karena dapat
yang penting untuk dikemukakan, adalah RUU Bantuan Hukum, RUU dilihat dari perspektif dan obyek pe-
yaitu sebagai berikut: Rumah Susun, RUU Pencegahan dan nilaian yang beragam, seperti tujuan
Catatan Pertama adalah terkait Pembalakan Liar, dan RUU Pengelo- pengaturan dan masalah yang ingin
dengan batas waktu pembahasan laan Zakat, Infaq, dan Shodaqoh. Ke- diselesaikan, pemangku kepenti-
suatu UU. Temuan dari evaluasi dalam munculan usul tersebut bukan hanya ngan, batasan konstitusional, duku-
aspek kuantitas diatas memperlihat- sekedar melanggar komitmen dalam ngan anggaran, potensi masalah dan
kan dengan jelas bahwa mayoritas melakukan moratorium pembentu- implementasi, sampai perspektif
dari UU yang disahkan pada tahun kan komisi atau lembag baru, tetapi (transparansi, partisipasi, akuntabili-
2011 adalah UU yang sudah mulai juga dalam praktiknya kerap menye- tasi, gender, kelompok rentan, dll),
dibahas pada tahun 2010. Sehingga babkan deadlock dalam pembahasan termasuk pula struktur dan kalimat
dalam hal ini dapat dikemukakan RUU, karena kedua belah pihak (DPR perundang-undangan.
bahwa waktu pembahasan mayoritas dan Pemerintah) berbeda pendapat. Saat ini, PSHK tidak lagi melihat

| PARLEMENTARIA | Edisi 89 TH. XLII, 2011 |