Page 34 - MAJALAH 89

kualitas dari UU dengan hanya me- taran pelaksanaan. Tidak jarang visi, nimbulkan kerugian yang sebenarnya
lihat pada seberapa banyak UU di- misi, arah kebijakan, dan skala priori- tidak perlu terjadi.
ajukan Judicial Review ke Mahkamah tas tidak berhasil menjadi alat untuk Sedangkan dalam internal Peme-
Kosntitusi. Karena pada dasarnya Ju- menyaring RUU prioritas, sehingga rintah, perbaikan dapat dilakukan
dicial Review merupakan mekanisme setiap tahunnya DPR dan Pemerintah dalam hal menjaga konsistensi dalam
yang bisa ditempuh oleh warga nega- kembali mengulang kesalahan yang rangka penyaringan RUU yang akan
ra yang merasa hak konstitusionalnya sama, yaitu menetapkan RUU prioritas diprioritaskan dalam Prolegnas. Pasti-
dilanggar, dan dilain sisi pengajuan dalam kisaran angka diatas 50 RUU, kan seluruh RUU yang diprioritaskan
Judicial Review tidak serta merta me- yang terbukti tidak pernah terealisasi sudah dilengkapi dengan Naskah
mastikan UU tersebut inkonstitusio- semenjak tahun 2001. Akademik, Naskah RUU, dan doku-
nal. Selain itu, kualitas UU dapat dili- Kedua, penyusunan Prolegnas ke- men-dokumen pendukung lainnya
hat dari seberapa efektif UU tersebut rap dilakukan dalam waktu yang sing- yang diperlukan, seperti hasil doku-
dapat menyelesaikan permasalahan kat pada akhir tahun, sehingga minim mentasi harmonisasi RUU tersebut.
yang ada dalam jangka waktu yang dengan persiapan. Akhirnya Proleg- Selain itu, Pemerintah harus memas-
lama. Namun dilain sisi, apabila UU nas bukan lagi dapat dikatakan seb- tikan kinerja birokrasinya tidak justru
tidak diajukan Judicial Review bukan agai instrumen perencanaan, tetapi menghambat karena adanya kesalah-
berarti pula tidak menyimpan perma- lebih terlihat sebagai daftar judul RUU an-kesalahan koordinasi, yang hanya
salahan. Dalam hal ini dapat diajukan yang akan menjadi prioritas di tahun akan berkontribusi dalam lambannya
contoh seperti UU No. 38 Tahun 1999 mendatang, karena tidak dilengkapi proses legislasi.
tentang Pengelolaan Zakat yang ti- dengan Naskah Akademik dan Nas- Selain perbaikan di internal DPR
dak pernah diajukan Judicial Review kah RUU. Dengan dua permasala- dan Pemerintah, Prolegnas juga perlu
namun kemudian dianggap kualitas- han diatas berdampak pada sulitnya mendapatkan perbaikan agar fung-
nya sudah tidak mampu mengikuti mewujudkan UU yang berkualitas. si dan tugasnya sebagai instrumen
perkembangan di masyarakat, yang perencanaan dapat berjalan secara
kemudian direvisi dengan UU No. 23 D. Mengembalikan Prolegnas maksimal. Dalam penyusunan RUU
Tahun 2011. Sebagai Instrumen prioritas PSHK pernah mengusulkan
Perencanaan Legislasi agar Prolegnas tidak disusun untuk
C. Prolegnas Sebagai Setelah menjabarkan catatan terkait 5 (lima) tahun, namun dilakukan tiap
Instrumen Perencanaa evaluasi Prolegnas 2011, dalam ba- satu tahun saja. Hal ini terkait dengan
Legislasi gian akhir tulisan ini akan dijabarkan mekanisme penganggaran Pemerin-
Benturan antara kepentingan untuk masukan atau rekomendasi untuk tah, dan arah kerja Pemerintah mau-
memenuhi target kuantitas RUU pri- pelaksanaan Prolegnas di tahun- pun DPR yang disusun pada setiap
oritas dan target kualitas dari proses tahun mendatang, terutama pada ta- tahunnya.
maupun substansi UU yang disahkan hun 2012. Selain itu, penyusunan Prolegnas
menjadi permasalahan yang tidak Apabila melihat catatan hasil eva- seharusnya tidak dilakukan dalam ta-
kunjung terselesaikan selama instru- luasi diatas, perbaikan mutlak dilaku- hun pertama masa jabatan DPR dan
men Prolegnas dipergunakan oleh kan, baik oleh DPR maupun Peme- Pemerintah. Tahun pertama lebih
DPR, baik pada periode 1999-2004 rintah sebagai aktor utama dalam baik banyak dilakukan untuk menyu-
ataupun 2004-2009 (dengan format penyusunan maupun pelaksanaan sun dokumen-dokumen pendukung
yang berbeda). Prolegnas. Perbaikan di internal DPR dari pengajuan usul suatu RUU, sep-
Prolegnas merupakan instrumen jelas harus pula melibatkan semua erti Naskah Akademik maupun Nas-
perencanaan legislasi. Berdasar- elemen didalam lembaga tersebut, kah RUU itu sendiri. Dengan metode
kan kepada penjelasan sebelumnya, terutama fraksi-fraksi yang ada. Fraksi tersebut diharapkan permasalahan-
dalam posisi tersebut tidak berlebi- di DPR dalam hal ini dapat berkontri- permasalahan yang berpotensi me-
han apabila dikatakan Prolegnas telah busi dengan menempatkan anggota nimbulkan deadlock dapat tersele-
gagal dalam menjalankan fungsinya yang tepat dalam pembahasan suatu saikan lebih awalbahkan sebelum
dengan baik. Ada beberapa catatan RUU. Selain itu, Fraksi juga harus pembahasan dilakukan, dan masyara-
yang perlu untuk dikemukakan dalam mampu memantau kinerja dari ang- kat dapat lebih banyak berpartisipasi.
rangka perbaikan Prolegnas di masa gotanya yang ditugaskan melakukan Dengan adanya dokumen-dokumen
mendatang. Adapun catatan yang pembahasan RUU tertentu. Sehingga pendukung tersebut pun dapat men-
dimaksud adalah Pertama, tidak ber- ketidakdisiplinan anggota DPR dalam jamin adanya akuntabilitas dalam
jalannya visi, misi, arah kebijakan, dan mengikuti rapat-rapat alat keleng- pembentukan suatu UU.
skala prioritas yang disusun diawal kapan dalam membahas RUU tidak Dari segi teknis penyiapan RUU
pembentukan Prolegnas dalam ta- terulang lagi, yang hanya akan me- prioritas dalam Prolegnas, DPR dan

| PARLEMENTARIA | Edisi 89 TH. XLII, 2011 |