Page 35 - MAJALAH 89

SUMBANG SARAN

Pemerintah tidak perlu berpikiran tama Mahkamah Konstitusi) yang dan Pemerintah haruslah bekerja le-
untuk mengejar kuantitas yang be- terkait dengan RUU, bih keras dalam memainkan perannya
sar dari pencapaian UU yang disah- b. dampak dan manfaat sosial yang masing-masing dalam pembahasan
kan. Apabila pertimbangannya adalah paling besar yang ingin dicapai, RUU yang telah diprioritaskan.
mengejar jumlah Prolegnas 5 (lima) c. Kapasitas dari sumber daya ma- Dari 64 judul RUU DPR dan Peme-
tahun yang sudah terlanjur diisi oleh nusia, keuangan, dan lain-lain, rintah perlu memiliki daftar RUU
terlalu banyak RUU, maka yang harus serta mana saja yang memiliki tingkat ur-
dilakukan adalah melakukan evalu- d. Tingkat kesulitan dari penyusu- gensi yang paling tinggi sampai yang
asi terhadap Prolegnas lima tahuan nan rancangan peraturan. paling rendah, dengan daftar ini DPR
tersebut, sesuai dengan ketentuan dan Pemerintah dapat mengetahui
yang diatur dalam Pasal 20 ayat (4) mana yang akan dibahas pada awal
UU No. 12/2011. E. Masukan Untuk tahun, tengah tahun dan akhir tahun.
Pengetatan syarat bagi RUU yang Prolegnas 2012 Selain itu, dengan adanya daftar RUU
akan lolos menjadi prioritas menjadi Kehadiran Prolegnas 2012 tentu akan berdasarkan tingkat urgensi tersebut
kunci dalam hal ini untuk menghenti- menjadi pertaruhan tersendiri bagi menjadikan adanya fleksibilitas dalam
kan jumlah RUU prioritas yang selalu DPR dan Pemerintah dalam membuk- pelaksanaan pemenuhan capaian
besar, dan dilain sisi memastikan agar tikan kinerjanya dalam bidang legisla- Prolegnas. Hal ini penting untuk dike-
UU yang disahkan lebi memiliki kuali- si, setelah dua tahun Prolegnas terda- mukakan karena jangan sampai DPR
tas. DPR dan Pemerintah sebenarnya hulu belum bisa memberikan dampak dan Pemerintah hanya berfokus pada
bisa saja hanya memprioritaskan RUU yang positif dalam memajukan kuali- jumlah dan kemudian mengabaikan
yang sudah sangat siap untuk diba- tas UU yang dihasilkan. aspek kualitas.
has. Kesiapan tersebut bisa dilihat Pada tanggal 16 Desember 2011 Hal lain yang perlu dilakukan, ter-
dari ketersediaan dokumen-dokumen lalu, DPR dalam Rapat Paripurna men- utama untuk meningkatkan kualitas
pendukung. Selain siap, RUU tersebut sahkan Daftar Program Legislasi Nasi- dari UU yang disahkan kelak, yaitu
harus memiliki urgensi yang tinggi onal Rancangan Undang-undang Pri- keseluruhan dari 64 RUU ini harus
untuk dapat diprioritaskan, dengan oritas Tahun Anggaran 2010. Dalam sudah dipastikan memiliki dokumen-
merujuk kepada beberapa kriteria daftar tersebut tercantum 64 judul dokumen pendukung yang lengkap,
seperti: RUU yang menjadi prioritas di tahun sehingga tidak ada lagi pembahasan
a. adanya amanat peraturan pe- 2012. Jumlah ini jelas masuk dalam yang tidak terarah atau tertunda ha-
rundang-undangan yang lebih kategori sulit terealisasi apabila me- nya sekedar untuk menunggu persia-
tinggi, peraturan lain yang terkait, lihat pengalaman dari pelaksanaan pan dokumen-dokumen pendukung
serta putusan pengadilan (teru- Prolegnas sebelumnya. Sehingga DPR tersebut. **

Jajaran Pimpinan DPR RI saat memimpin sidang Paripurna Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2012 di Gedung DPR RI

6 | PARLEMENTARIA | Edisi 89 TH. XLII, 2011 |