Page 36 - MAJALAH 89
P. 36
PENGAWASAN
KEN Merupakan Pondasi Kedaulatan Energi
Nasional Menuju Kemandirian Bangsa
Kebijakan Energi Nasional (KEN) merupakan suatu Teuku Riefky mengatakan bahwa,
pondasi dalam mewujudkan Kedaulatan Energi Nasional menghadapi permasalahan di atas,
Menuju Kemandirian Bangsa. Pernyataan ini disampaikan sesuai dengan Undang-Undang No-
mor 30 Tahun 2007 tentang Energi,
oleh Ketua Komisi VII DPR Teuku Riefky Harsya pada
pemerintah memiliki tanggungjawab
saat memberikan ceramah Seminar Nasional di Gedung untuk menentukan arah dan kebi-
Nusantara V MPR/DPR/DPD Senayan, Jakarta, jakan energi yang memberi duku-
Senin (28/11) Siang. ngan pada peningkatan Pertumbuhan
ekonomi Nasional. Kebijakan yang
euku Riefky menambahkan, Sek- Nomor 32 Tahun 2009 tentang Per- rumusannya dituangkan dalam Kebi-
Ttor Energi Nasional dalam kurun lindungan dan Pengelolaan Lingku- jakan Energi Nasional (KEN) tersebut
waktu beberapa tahun terakhir diha- ngan Hidup yang berdampak pada rancangannya saat ini sedang dibuat
dapkan pada berbagai permasalahan pengelolaan sector Migas, perma- oleh pemerintah dan dilakukan pem-
yang memerlukan penanganan dan salahan ketersediaan dan akses ener- behasan bersama dengan Komisi VII
penyelesaian segera mungkin melalui gi oleh masyarakat, kebijakan alokasi DPR, jelas Riefky.
sebuah rencana dan implementasi ke- Gas untuk kebutuhan domestic serta Dijelaskan juga bahwa pemba-
bijakan yang efektif, agar permasala-
han yang terjadi tidak berlanjut dan
mempengaruhi proses pembangunan
yang sedang dan akan berjalan.
Dikatakan juga, masih ada bebera-
pa permasalahan disektor energi yang
masih terjadi dan perlu mendapatkan
perhatin bersama diantaranya, perma-
salahan produk Migas Nasional yang
cenderung terus menurun setiap ta-
hun sebagai akibat tidak ditemukan-
nya cadangan dan lapangan migas
baru, sementara lapangan yang su-
dah ada terus mengalami penurunan
produksi dan sejumlah kendala teknis
operasi lainnya.
Dia menambahkan, sampai saat
ini masih meningkatnya beban APBN
terhadap alokasi volume subsidi di
sector energi terutama terkit dengan
subsidi BBM dan subsidi listrik, serta
krisis ketenagalistrikan yang disebab-
kan oleh masalah operasional, keter-
sediaan dan dukungan infrastruktur,
serta regulasi dan kebijakan yang me- Ketua Komisi VII DPR Teuku Riefky Harsya
merlukan adanya tindak lanjut men-
yeluruh dan terencana. kebijakan pengembangan energi hasan tentang KEN mencakup pe-
Ketua Komisi VII DPR Teuku Riefky baru terbarukan yang belum optimal raturan Perundang-Undangan di
mengemukakan, permasalahan ke- terutama dalam hal keseriusan peme- sector energi yang kiranya perlu di-
bijakan yang kontradiktif dalam Pe- rintah dalam memberikan dukungan lakukan perubahan atau penyempur-
raturan Perundangan, sebagai contoh infrastruktur fisik maupun dukungan naan, kelembagaan di sector energi
terkait penerapan Undang-Undang kebijakan, kata Teuku Riefky. terkait dengan perlunya meningkat-
| PARLEMENTARIA | Edisi 89 TH. XLII, 2011 | 7
