Page 37 - MAJALAH 89

PENGAWASAN

kan koordinasi antara institusi pen- Sebagai bangsa yang memiliki sum- rus ada upaya yang sungguh-sungguh
ga-tur regulasi dan kebijakan serta berdaya energi, Indonesia dalam era untuk mengalihkan sebagian kepe-
institusi pelaksanaan dan pengusa- pembangunan ekonomi sejak tahun runtukannya secara bertahap guna
haan di sector energi, dan kebijakan 1960an lebih memperlakukan sector meningkatkan infrastruktur energi
energi nasional yang perlu diatur dan energi sebagai sumber pendapatan dalam rangka mengurangi besarnya
dilaksanaka, misalnya bagaimana me- negara ketimbang memanfaatkan subsidi tersebut.
ngurangi subsidi energi, upaya yang sumber daya tersebut sebagai modal Teuku Riefky untuk mengemuka-
dilakukan dalam memenuhi akses en- pembangunan ekonomi. Padahal ti- kan, bahwa dalam rangka meningkat-
ergi bagi masyarakat dan kebijakan dak mungkin terjadi pembangunn kan ketahanan energi dan pelestarian
pengembangan energi baru terba- ekonomi tanpa ketersediaan energi lingkungan maka pemanfaatan energi
rukan seperti kesiapan implemen- yang memadai, bahkan ketersediaan baru dan terbarukan perlu dioptimal-
tasi pembangunan pembangkit listrik energi dapat memicu pembangunan kan karena saat ini di dalam bauran en-
tenaga nuklir dapat dilaksanakan, ekonomi diseluruh wilayah Indonesia, ergy nasional perannya masih sangat
ungkap Riefky. jelas Riefky. kecil dan terkendala antara lain harga
Ketua komisi VII DPR Teuku Riefky Namun sector energi dewasa BBM yang masih di bawah keekono-
juga mengemukakan, bahwa dengan ini tengah mengalami masa kelabu, mian dan subsidi untuk itu belum me-
pembangunanpada ke-tiga isu terse- harga minyak internasional masih nyentuh nilai yang dibutuhkan.
but dan isu strategis lain yang nanti bertengger pada tingkat yang tinggi. Berhubung dengan hal tersebut
dapat berkembang dengan sendir- Di satu pihak hal itu membawa keun- tadi, maka Pemerintah mencanangkan
inya, dan diharapkan dapat menjawab tungan, tetapi di lain pihak daya beli Master Plan Percepatan dan Perluasan
serta diperoleh solusi strategis dalam masyarakat masih rendah sehingga Pembangunan Ekonomi Indonesia
mengatasi permasalahan ke-energian Pemerintah harus menyediakan sub- (MP3EI) melalui peningkatan peran
di Indonesia. sidi. Pengelolaan energi primer sudah BUMN dan swasta yang merupakan
Pada akhirnya rumusan Kebijakan seharusnya dibenahi. BUMN sector kebutuhan utama untk membenahi
Energi Nasional yang dibuat nantinya energi selayaknya bekerja tidak untuk keberadaan sector energi. Karena itu
dapat memperoleh dukungan dari se- kepentingan sendiri masing-masing Dewan Perwakilan Rakyat mengam-
luruh pemangku kepentingan dalam seyogyanya melakukan koordinasi, bil prakarsa untuk memeloporinya,
implementasinya di lapangan dengan sehingga dapat menghasilkan sinergi sesuai dengan UU Nomor 30 Tahun
menutup ruang bagi potensi muncul- yang menguntungkan bangsa dan 2007 tentang energi, karena pemer-
nya ketidaksinkronan/tumpng tindih Negara. intah dengan persetujuan DPR perlu
peraturan dan kebijakan pada lintas Teuku Riefky menambahkan, pada menetapkan Kebijakan Energi Nasi-
sector, Kementerian dan Lembaga. kenyataanny subsidi terpaksa dise- onal (KEN) sebagai penganti dari Pe-
Dekemukakan juga, bahwa sector diakan dalam jumlah yang melebihi raturan Presiden Nomor 5 Tahun 2006
energi adalah sector yang amat krusial seratus ribu triliun rupiah dalam satu tentang Kebijakan Energi Nasional.
bagi pembangunan ekonomi nasional. tahun, hal ini menunjukkan bahwa ha- (Spy).**

Komisi VII DPR saat melakukan kunjungan kerja ke Dumai Riau dan Jambi untuk meninjau pabrik migas

8 | PARLEMENTARIA | Edisi 89 TH. XLII, 2011 |