Page 44 - MAJALAH 89

lih oleh rakyat desa. Karena itu saya
mempertaruhkan jabatan saya untuk
memenuhi amanah rakyat desa, yaitu
RUU Desa. Saya akan mengawal pem-
bahasan RUU dari dalam (DPR),” tan-
das Budiman.
Budiman mengungkapkan, niatan
terealisasinya UU Desa adalah tu-
juan utama keberadaannya di DPR.
Hal tersebut telah diungkapkan saat
berkampanye di derah pemilihannya
di Banyumas, Jawa Tengah.
“Saya bersumpah akan mengawal
dan menggolkan RUU Desa. Karena
itulah janji saya bila terpilih sebagai

Persatuan Rakyat Desa (Parade) Nusantara saat menyalurkan aspirasinya di DPR mengenai RUU Desa
otonomi itu ada di provinsi dan di FPKB,” kata Sekretaris FPKB DPR,
kabupaten/kota dan desa bagian dari Hanif Dakhiri (05/12) saat menerima
kabupaten, kalau dana itu ke kabup- delegasi Persatuan Rakyat Desa (Pa-
ten biar kabupaten yang mengatur rade) Nusantara.
alokasi dana ke desa masing-masing,” Hanif mengatakan, bahwa PKB
jelasnya. sangat mendukung secara penuh
Gamawan berharap RUU Desa bisa gagasan atau ide adanya penyediaan
cepat dibahas di DPR. “Saya harap dana bagi desa yang diatur presen-
minggu ini, karena kami sudah har- tasenya dari total APBN, hal ini juga
monisasi kok, dengan semua kemen- didasari dari keputusan resmi PKB. Anggota komisi II DPR, Budiman Sudjatmiko
terian,” ujarnya. Anggota Komisi II DPR dari FPKB,
Abdul malik Haramain menambahkan, wakil rakyat,” lanjut Budiman.
Berharap Pemerintah dana desa yang kini diperjuangkan Sepertinya, sensitifitas persoalan
Masukkan 10% oleh PKB adalah sebuah komitmen RUU Desa diyakini menjadi pertim-
Sementara itu, Fraksi Partai Ke- untuk lebih meratakan pembangunan bangan pemerintah yang terlambat
bangkitan Bangsa (FPKB) DPR ber- hingga level paling terendah, terlebih, dalam mengajukan RUU Desa itu ke
harap pemerintah dapat segera me- desa selama ini merupakan menjadi DPR.
masukan usulan alokasi anggaran salah satu tempat pembangunan. Menurut Ketua Asosiasi Peme-
terintegrasi sepuluh persen dari APBN “Untuk itu, pemerintah harus mau rintah Kabupaten Seluruh Indonesia,
dalam draft RUU. Hal tersebut sangat komitmen melibatkan desa dalam Isran Noor, materi dalam draf ran-
penting bagi desa, sekaligus sebagai merencanakan dan mengelola pem- cangan pemerintah meliputi enam isu
pembuktian paradigma pembangu- bangunan di desa. Dan aparat pene- penting yaitu, kedudukan desa, pena-
nan pemerintah tak hanya berorienta- gak hukum harus awasi penggunaan taan desa, kewenangan desa, penye-
si hanya di kota saja, namun juga me- dana itu untuk mengantisipasi pen- lenggara pemerintah desa, keuangan
nyentuh tingkat pedesaan (prodesa). yelewengan,” ujar Malik. desa, serta pembangunan desa dan
“Dan sama artinya pemerintah Sementara itu, Anggota Komisi II kawasan pedesaan.
percepat pengentasan kemiskinan 50 DPR dari FPDIP Budiman Sudjatmiko Isran Noor mengklaim bahwa pem-
persen kemiskinan berada di desa. mengatakan dirinya siap mengawal bahasan RUU Desa telah mendapat
Jika pemerintah tidak memasukan dan mempertaruhkan jabatannya dukungan dari 322 Kabupaten/Kota,
usulan ini, maka FPKB akan memasu- demi disahkannya RUU Desa. “Saya pimpinan DPRD serta 9 Fraksi di
kan usulan ini dalam DIM RUU versi menjadi anggota DPR karena dipi- DPR.(nt) ***

| PARLEMENTARIA | Edisi 89 TH. XLII, 2011 |