Page 45 - MAJALAH 89

LEGISLASI

RUU Pendidikan Kedokteran

Momentum Perbaiki Pelayanan Kesehatan

RUU Tentang Pendidikan layanan kesehatan yang berkualitas,” teran. Hal itu menyebabkan terba-
Kedokteran menjadi ujar Anggota Komisi X DPR Hetifah tasnya akses masyarakat miskin yang
salah satu momentu dalam Sjaifudian dari Fraksi Partai Golkar mempunyai kemampuan akademik
memberikan pelayanan saat ditemui tim Parle, di Gedung Nu- untuk menjadi dokter,” ujarnya.
bagi masyarakat. santara I, Rabu (11/1). Hetifah membenarkan, memang
Di sisi lain, lanjutnya, ada banyak banyak masalahnya, mulai dari sedikit-
Saat ini RUU tersebut telah
hal yang bisa dibenahi melalui Un- nya dokter, apalagi dokter spesialis di
menjadi salah satu dang-Undang tentang Pendidikan daerah atau pedalaman khususnya
agenda prolegnas DPR RI Kedokteran. Salah satunya mengenai daerah yang tidak memiliki fakultas
tahun 2011. pendidikan kedokteran sebagai media kedokteran, kurangnya rumah sakit
pendidikan, serta rendahnya mutu
lulusan yang dihasilkan sebagian per-
guruan tinggi terutama swasta hingga
belum adanya pengaturan tentang
pendidikan kedokteran spesialis.
“Jadi pendidikan kedokteran akan
diatur dalam sebuah perundang-
undangan, saat ini Komisi X DPR
tengah menyusun undang-undang
tersebut dan telah melakukan proses
konsultasi dengan berbagai stake-
holders terkait dengan undang-
undang dimaksud,” jelasnya.
Dia menambahkan, ada beberapa
issue kritis yang akan diatur dalam
undang-undang tersebut. Beberapa
diantaranya, adalah kebijakan pendi-
dikan kedokteran dan dokter spesi-
alis, rumah sakit pendidikan, proses
seleksi mahasiswa yang diharapkan
bisa lebih berhati-hati dan dileng-
Anggota komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian
kapi tes psikometri, kuota bagi siswa
alangan DPR berjanji akan pembentukan dokter yang berkarak- daerah yang membutuhkan, serta
menuntaskan RUU ini pada ter. Misalnya, selama ini masih banyak pentingnya menempatkan kesetaraan
KMasa Persidangan IV Tahun ditemui dokter yang kurang terampil gender dan kesempatan bagi mereka
Sidang 2011-2012. Selain itu mutu dalam berkomunikasi secara empatik yang berpendapatan rendah.
kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), terhadap pasien maupun dokter yang Selanjutnya, undang-undang ini
pelayanan, maupun pemenuhan dok- kurang memiliki kerjasama (team- juga akan mengatur soal pendanaan
ter di daerah terpencil menjadi kata work) yang baik dengan tenaga medis APBN maupun APBD untuk fakultas
kunci perbaikan mutu pelayanan ke- lainnya, kata Hetifah. kedokteran, baik di perguruan tinggi
sehatan bagi seluruh rakyat Indonesia Menurutnya, kekurangan itu dapat negeri (PTN) maupun perguruan tinggi
kedepannya. diperbaiki dengan pembenahan swasta (PTS). Begitu juga dengan hal-
“Penyusunan Undang-Undang sistem pendidikan kedokteran yang hal terkait kurikulum, dosen, dan pen-
tentang Pendidikan Kedokteran ini lebih baik. “Munculnya RUU inisiatif didikan klinis, penghitungan unit cost
perlu mendapat perhatian, mengi- ini didorong oleh adanya fenomena untuk menetapkan subsidi, beasiswa
ngat pendidikan kedokteran sangat mencemaskan masyarakat terkait dan SPP akan diatur pula dalam un-
penting bagi pemenuhan kebutuhan dengan mahalnya pendidikan kedok- dang-undang tersebut, ujar Hetifah.

6 | PARLEMENTARIA | Edisi 89 TH. XLII, 2011 |