Page 32 - MAJALAH 83

“Inilah yang mereka anggap yang
non aktif. Mungkin pertama di perusa-
haan A, kemudian setelah dua tahun
pindah ke perusahaan B. Kemudian
Hilang datanya,” terang Zumliar.
Sehingga yang aktif adalah yang
rutin membayar dan yang sudah tidak
berpindah-pindah perusahaan. Se-
lain itu yang menjadi kendala adalah
pengawasan ketenagakerjaan lemah
dan kurang optimal. Menurut pe-
raturan perundangan tentang ketena-
gakerjaan, pengawasan tenaga kerja
dibawah Menteri Tenaga Kerja dan
Dinas Tenaga Kerja Provinsi dan Ka-
bupaten.
Zulmiar menyarankan agar Jam-
sostek membuat system informasi
data seperti yang dilakukan PT Askes
(Persero). “Masa untuk perusahaan
sebesar Jamsostek dengan investasi
di luarnya sudah lebih 100 Trilyun
membuat system informasi data saja
tidak bisa,” tegas Zulmiar.
“Sebaiknya Jamsostek ikut mem-
bantu pemerintah pusat dan daerah
untuk mendidik tenaga pengawas
ketenagakerjaan atau memberikan
mereka sarana atau fasilitas, sehingga
pengawasan dapat lebih ditingkat-
kan,” tambahnya.
Politisi dari Partai Demokrat ini Anggota Panja Jamsostek Komisi IX DPR, Zulmiar Yanri
menjelaskan, Jamkesmas yang saat tidak melapor karena pindah tempat tenaga kerja itu persyaratannya bu-
ini bagi 76,6 juta masyarakat saja da- atau sesuatu hal sehingga dia tidak nganya harus lebih besar dari bunga
tanya dapat dibuat oleh manajemen mengambil JHTnya. Akhirnya yang deposito. Ini salah satu alasan me-
PT. Askes dengan system online yang menjadi korban adalah pekerja ber- ngapa Jamsostek harus investasi.
bisa diakses di seluruh Indonesia. sangkutan. Bagi pemerintah dengan “Menurut saya itu baik, tetapi
Jika system informasi data ada, sendirinya premi yang masuk sedikit kami menuntut coveragenya harus
jika si pekerja pindah dari perusahaan tentunya yang terlindungipun sedikit. lebih meningkat. Jika pekerja masuk
A ke perusahaan B. Selama namanya Sedangkan bagi pengusaha juga se- dengan baik, begitu pula saat ke-
sama, KTP sama, dan Kartru Keluarga benarnya sama. Tapi kesadaran inilah luar dengan baik, dia bisa klaim JHT.
sama bisa dilacak. yang kadang-kadang belum semua Mungkin saja dulu diperusahaan A,
“Sebenarnya semua pihak ha- pihak menyadarinya. kemudian di perushaan B dan terka-
rus pro aktif, si pekerja pro aktif, Saat ini Jamsostek sedang mem- hir di perusahaan C, JHT yang berada
pengusaha pro aktif, demikian pula buat membuat program her regristasi. di Jamsostek masih haknya pekerja
dengan pemerintah dalam hal ini Panja sudah minta Jamsostek untuk tersebut,” demikian menurut Zulmiar.
Kementerian Tenaga Kerja, Dinas Ke- mensosialisasikannya. Terutama bagi Sosialisasi program her regris-
tenagakerjaan Provinsi dan Kabupa- pekerja-pekerja yang sudah pernah tasi bagi peserta jamsostek akan di-
ten,” terang Zulmiar. membayar JHT untuk her regristasi. lakukan jamsostek bersama dengan
Kerugian akibat dari data adalah Soalnya dana JHT yang dianggap ti- Kementerian Tenaga Kerja di Tingkat
sebagian dana yang diinvestasikan dak bertuan ini sudah lebih dari 4 Tril- pusat dan Dinas Tenaga Kerja Provinsi
yang berasal dari dana JHT pekerja, yun. Sebagai BUMN Jamsostek dibo- dan Kabupaten untuk tingkat daerah
pekerja yang keluar masuk tadi yang lehkan untuk menginvestasikannya. dan cabang-cabang Jamsostek di se-
pernah membayar JHTnya dan dia Sebab JHT yang mereka bayarkan ke luruh Indonesia. (sc)

| PARLEMENTARIA | Edisi 83 TH. XLII, 2011 |