Page 37 - MAJALAH 83

LEGISLASI

RUU Pengadaan Tanah :

Kedepankan Prinsip Kepentingan

Umum

Pembahasan Rancangan Undang-Undang al itu disampaikan anggota

(RUU) Pengadaan Tanah Untuk DPR dari Fraksi Partai Kebang-
Hkitan Bangsa (F-PKB) Abdul
Pembangunan harus mengedepankan Malik Haramain kepada Parlemen-

prinsip kepentingan umum yakni dengan taria di Jakarta, beberapa waktu lalu
saat diminta tanggapannya tentang
memperhatikan hak-hak individu yang pembahasan RUU Pengadaan Tanah
oleh Parlementaria.
harus dipenuhi, sehingga keberadaan RUU Menurut Malik Haramain, dalam
ini nantinya tidak malah merugikan warga perkembangannya, pembahasan RUU
ini sangat bervariasi, ada pihak yang
negara. mendukung sepenuhnya tanpa perlu
ada perubahan, ada yang mendukung
dengan catatan sekian perubahan,
namun ada juga yang meminta agar
RUU ini ditangguhkan serta ditunda
pembahasannya.
Salah satu alasan yang meminta
agar pembahasan RUU ini ditangguh-
kan adalah karena Rencana Tata Ru-
ang Wilayah (RTRW) yang belum tun-
tas. Bahkan hanya sepuluh provinsi
yang masih membuat rencana pem-
bangunan infrastruktur berdasarkan
(RTRW).
“Karena RTRW ini akan menjadi
dasar serta landasan bagi pemerintah
untuk melakukan pembebasan lahan
untuk pembangunan demi kepenti-
ngan umum,” ujarnya.
Untuk itu menurut dia, semua
masukan harus dicermati serta dibuat
pertimbangan penting agar pem-
bahasan RUU ini tidak diskriminatif,
dalam artian bahwa RUU ini tidak
hanya berpikir untuk kepentingan
pemerintah dan swasta tetapi juga
kepentingan umum.
Seperti diketahui, Rapat Pari-
purna DPR pada , Selasa (25/1), secara
resmi menyetujui pembentukan Pan-
sus RUU tentang Pengadaan Tanah
Anggota DPR Fraksi Partai Kembangkitan Bangsa (F-PKB), abdul Malik Haramain untuk Pembangunan.

8 | PARLEMENTARIA | Edisi 83 TH. XLII, 2011 |