Page 38 - MAJALAH 83

Rapat paripurna yang dipimpin tuk fisik, tanah atau bangunan, perso- semua elemen yang punya kepenti-
Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso alan ganti rugi juga harus multi aspek, ngan untuk bisa dilibatkan dalam
juga menetapkan komposisi keang- seperti aspek sosial, adat, dan ling- pembahasan RUU ini,” ujarnya.
gotaan pansus dengan 29 anggota, kungan. “Selama ini pemerintah atau Saat ditanya soal adanya ang-
yaitu delapan dari Fraksi Partai De- lembaga pertanahan dalam membe- gapan bahwa bahwa RUU ini secara
mokrat, lima dari Fraksi Partai Golkar, baskan tanah itu selalu bermasalah, tidak langsung akan melegitimasi
lima dari Fraksi PDIP, tiga dari PKS dan salah satunya karena memang tidak perampasan hak tanah seseorang.
Fraksi PAN, Fraksi PPP serta Fraksi PKB melibatkan pihak atau yang punya Pihaknya menganggap persepsi itu
masing-masing menempatkan dua tanah dalam pembahasan ganti rugi muncul karena adanya keterlibatan
kader. itu,” kata Malik. swasta dalam RUU ini.
Sedangkan Fraksi Partai Hanura Apalagi salah satu pasal dalam Ia mengatakan ada beberapa
dan Gerindra masing-masing me- RUU ini mengatakan wajib bagi hak pendapat dari berbagai elemen ter-
nempatkan satu anggota. Rapat pari- pemilik tanah melepaskan tanahnya masuk FPKB yang menilai bahwa RUU
purna DPR berharap pansus segera untuk kepentingan umum. Hal ini, kata ini memang lebih banyak mengun-
melaksanakan tugasnya. dia bisa menjadi dasar bagi pemerin- tungkan swasta. “Ini menurut saya
Dalam usulannya kepada DPR, tah untuk memaksa orang melepas- tidak baik, karena itu menurut saya
pemerintah menjelaskan bahwa RUU kan dan membebaskan tanahnya. pemerintah harus benar-benar ber-
itu penting untuk mempercepat “Karena itu FPKB meminta agar posisi bahwa RUU ini bukan untuk ke-
pembangunan dan menggerakkan pembahasan RUU ini tidak terburu- pentingan swasta, bukan untuk mem-
roda ekonomi. UU Pengadaan Tanah buru harus dibahas sedemikian rupa fasilitasi kepentingan investor atau
tersebut untuk menjawab macetnya sehingga tidak hanya menguntung- konglomerat. Tetapi UU ini benar-
program-program pemerintah, an- kan salah satu pihak tetapi malah benar dibuat untuk memfasilitasi ke-
tara lain pembangungan infrastruktur, merugikan pihak yang lain,” ujarnya. pentingan umum untuk kesejahteraan
mandeknya investasi dan lemahnya Makanya lanjut Malik Haramain, masyarakat,” katanya.
daya saing. Namun UU Pengadaan FPKB meminta agar pembahasan RUU Untuk itu pihaknya menaruh hara-
Tanah tidak dibuat untuk merampas ini dibahas seinklusif mungkin dalam pan agar pembahasan RUU ini tidak
tanah rakyat secara sepihak. artian semua kalangan yang terkait terburu-buru dalam pembahasannya,
F-PKB sendiri kata Malik Hara- dengan pembahasan RUU ini untuk apalagi semangat dari RUU diharap-
main memiliki beberapa catatan kritis diundang. “Kita dengarkan pendapat- kan akan menjadi UU yang sangat
atas pembahasan RUU tersebut, per- nya, sekali lagi demi kepentingan bermanfaat bukan hanya pemerintah
tama, soal posisi dan keterlibatan res- bahwa UU ini dibuat dan disahkan tetapi juga untuk masyarakat umum.
mi swasta dalam RUU ini. F-PKB kata atas pembahasan yang terbuka dan “UU ini akan sangat berbahaya
dia mempertanyakan dan memperso-
alkan apa relevansi swasta dalam RUU
ini.
“RUU ini untuk kepentingan
umum maka menurut kita keterlibatan
swasta dalam RUU ini tidak diperlukan
serta tidak relevan. Karena itu kami
minta agar keterlibatan pihak swasta
ditinjau ulang atau dikeluarkan dalam
RUU ini,” tegasnya.
Kedua, soal ganti rugi, F-PKB kata
dia meminta agar penentuan biaya
ganti rugi tidak parsial, tetapi inklusif
dalam artian bahwa harus melibatkan
kelompok atau perwakilan kelompok
yang benar-benar mewakili hak pemi-
lik tanah, sehingga dalam penentuan
ganti rugi bisa secara ‘legowo’ diteri-
ma oleh semua kalangan.
Di samping itu, persoalan ganti
rugi harus dilakukan seadil-adilnya,
dan ganti rugi tidak harus dalam ben-

| PARLEMENTARIA | Edisi 83 TH. XLII, 2011 | 9