Page 39 - MAJALAH 83

LEGISLASI

Ketua Panja tanah DPR , Daryatmo saat memimpin rapat panja pengadaan tanah untuk pembangunan
kalau pembahasannya terburu-buru, atau penamaan RUU, konsep peng- perlu mengacu pada pasal 33 ayat 3
dan tidak melibatkan banyak pihak gandaan tanah untuk kepentingan UUD 1945 menyebutkan bahwa “Bumi
dalam pembahasannya. Karena bisa pembangunan, konsep kepentingan dan air dan kekayaan alam yang ter-
saja RUU ini hanya alat pemerintah umum, konsep ganti rugi dan juga kandung didalamnya dikuasai oleh
dan swasta untuk melegalkan penggu- mengenai penggandaan tanah untuk Negara dan dipergunakan sebesar-
suran, yang jauh dari semangat untuk kepentingan swasta. besarnya untuk kemakmuran rakyat,”.
kepentingan umum yang malah justru Salah satu permasalahan yang Dengan demikian pada tingkatan
memiskinkan masyarakat umum, itu dicermati, dibidang pertanahan di tertinggi hak atas tanah dikuasai oleh
yang kita antisipasi,” tegasnya. Indonesia yang berkaitan dengan Negara, dan Negara melalui pemerin-
Sekedar informasi, berdasarkan penggandaan tanah untuk pemba- tah memiliki kewenangan untuk men-
realese yang dikeluarkan, Pansus RUU ngunan adalah masalah ketersediaan gatur serta menyelenggarakan perun-
Penggandaaan Tanah Untuk Pemba- tanah yang secara fisik sangat terba- tukan, penggunaan dan persediaan
ngunan tengah melakukan Rapat Den- tas, disertai harga tanah yang tidak tanah termasuk mengatur hubungan
gar Pendapat (RDP) dengan berbagai pasti, rawan spekulasi dan cenderung hukum (antara orang-orang dengan
pihak terkait seperti pemerintah, Aka- stagnan. tanah, menentukan dan mengatur
demisi, Asosiasi.LSM, Pemda dan ber- Pola penggandaan tanah yang hubungan-hubungan hukum antara
bagai BUMN, selain melakukan RDP ditempuh selama ini adalah melalui orang-orang dan perbuatan-perbua-
Pansus juga melakukan Kunjungan proses pembebasan tanah, namun tan hukum yang menyangkut tanah).
Kerja (Kunker) ke berbagai wilayah hasilnya kurang memuaskan, justru Namun, perlu diingatkan pula
yang ada di Indonesia, seperti Provinsi banyak menimbulkan permasalahan tentang pasal 28H ayat 4 UUD 1945
Aceh , Sumatera Utara, Sulawesi Utara baru, seperti melambungnya harga yang menyebutkan bahwa, “Setiap
dan Papua. Pemilihan wilayah yang tanah pada saat akan dibebaskan. orang berhak mempunyai hak milik
dikunjungi ini, berdasarkan dari sudut Selain itu, lambatnya proses pribadi dan hak milik tersebut tidak
pandang pembangunan, tanah adat/ pembebasan tanah yang mengakibat- boleh diambil alih secara sewenang-
ulayat dan hukum adat yang berlaku. kan terhambatnya proses pembangu- wenang oleh siapapun,”. Berdasarkan
Secara garis besar, dari berba- nan, dan sering disertai dengan kete- pasal 28H ayat 4 tersebut, dapat di-
gai masukan dan hasil dari kunker, gangan dalam masyarakat, sehingga artikan setiap orang yang mempunyai
terdapat masalah yang diinventarisir harus berakhir di Pengadilan. milik pribadi tidak dapat diambil de-
dan menjadi perhatian para nara- Percermatan terhadap UU yang ngan sewenang-wenang oleh siapa-
sumber dan pemangku kepentingan, berhubungan dengan pembahasan pun termasuk tanah.
antara lain, mencermati tentang judul RUU ini adalah diingatkannya untuk Hal lain yang juga perlu dikeda-

1

0 | PARLEMENTARIA | Edisi 83 TH. XLII, 2011 | 1
0 | PARLEMENTARIA | Edisi 83 TH. XLII, 2011 || PARLEMENTARIA | Edisi 83 TH. XLII, 2011 |
TH. XLII, 201 |
ARIA |
|
Edisi 83
1
ARLEMENT
P