Page 40 - MAJALAH 83

pankan adalah Pasal 6 UU No.5 Tahun Mengenai Tata Cara Pembebasan Dalam penggandaan tanah se-
1960 tentang Peraturan Dasar Pokok tanah; dan Peraturan Menteri Dalam lama ini masih terdapat permasalahan
Agraria menyebutkan, “Semua hak Negeri No.2 tahun1976 tentang mendasar dalam pelaksanaannya, dan
atas tanah mempunyai fungsi sosial,”. Penggunaan Acara Pembebasan Ta- yang menjadi salah satu penghambat
Dari pasal 6 UUPA ini dapat diartikan nah Untuk Kepentingan Pemerintah tercapainya tujuan pembangunan un-
bahwa tanah yang dimiliki oleh se- Bagi Pembebasan Tanah oleh pihak tuk kepentingan umum, khususnya
seorang dapat digunakan sebagai un- swasta. dalam pembangunan infrastruktur.
tuk kepentingan umum dengan cara Seluruh peraturan perundang- Oleh karena itulah, dengan ada-
memberikan ganti rugi atau kompen- undangan diatas berkaitan erat pada nya berbagai macam masukan serta
sasi kepada pemilik tanah tanpa ada- UU No.20 tahun 1961 tentang Pen- pertimbangan, kedepannya, Pansus
nya paksaan dari siapapun juga. cabutan Hak-Hak Atas Tanah dan RUU Penggandaan Tanah Untuk Pem-
UU yang terkait dan memer- Benda-Benda yang ada di Atasnya. bangunan kedepannya dalam rapat
lukan percermatan pula adalah UU Penggadaan tanah untuk pem- masukan nantinya, berharap akan
No.20 tahun 1961 tentang Pencabu- bangunan infrastruktur yang dilaku- memperolah gambaran yang lebih
tan Hak-Hak Atas Tanah dan Benda- kan Pemerintah pada saat ini, me- utuh atas persepsi dan pemahaman
Benda yang ada di atasnya. Ada em- ngacu kepada Perpres No.65 tahun serta harapan-harapan dalam meru-
pat Peraturan Perundang-undangan 2006 tentang Perubahan Atas Perpres muskan dan melahirkan UU tentang
yang dikaji mengenai ganti rugi, yaitu, No.36 Tahun 2005 tentang Penggan- Penggandaan Tanah Untuk Pemba-
Peraturan Pemerintah No 39 tahun daan Tanah Bagi Pelaksanaan Pem- ngunan tersebut.
1973 tentang Acara Penetapan Ganti bangunan Untuk Kepentingan Umum Sehingga, masyarakat yang mem-
Kerugian Oleh Pengadilan Tinggi Se- (Perpres no.65/2006). punyai hak atas tanah tidak dirugikan
hubungan dengan Pencabutan Hak- Namun Perpres No.65/2006 dan setelah dilaksanakannya berbagai
Hak Atas Tanah dan Benda-Benda di tersebut dianggap belum memenuhi pembangunan untuk kepentingan

Atasnya; Intruksi Presiden No.9 tahun rasa keadilan dan belum mampu umum, masyarakat dapat merasakan
1973 tentang Pelaksanaan Pencabu- mengatasi ketegangan yang terjadi di manfaat dengan terwujudnya pem-
tan Hak-Hak Atas Tanah dan Benda- masyarakat akibat penguasaan tanah bangunan yang berkeadilan sosial
Benda yang ada di Atasnya; Peraturan disetiap kegiatan pembangunan yang dan pembangunan untuk kepenti-
Menteri Dalam Negeri No.15 Tahun berkaitan dengan penggandaan lahan ngan umum bisa berjalan dengan lan-
1975 tentang Ketentuan-ketentuan untuk kepentingan umum. car. Semoga.(nt)

1

0 | PARLEMENTARIA | Edisi 83 TH. XLII, 2011 | 1
0 | PARLEMENTARIA | Edisi 83 TH. XLII, 2011 || PARLEMENTARIA | Edisi 83 TH. XLII, 2011 |
TH. XLII, 201 |
ARIA |
|
Edisi 83
1
ARLEMENT
P